Lima OPD Pemkab Banyuwangi Segera Disesuaikan

  • Whatsapp
Kantor Bupati Banyuwangi
Kantor Bupati Banyuwangi

KabarRakyat.ID – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan segera menyesuaikan nomenklatur 5 (lima) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan Perubahan Peraturan Daerah (Perda) No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Sekretaris Kabupaten Banyuwangi, Ir.H.Mujiono,M.Si mengatakan, Pemerintah Daerah tetap berkomitmen untuk melaksanakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati tentang perubahan OPD.

Read More

“ Untuk SKPD yang mengalami perubahan, Insyalloh dua hari kedepan akan ada pelantikan pejabatnya, untuk SKPD yang tidak mengalami perubahan tetap berjalan seperti biasa sesuai dengan program yang telah direncanakan di tahun 2020, “ ucap H.Mujiono saat dikonfirmasi Kabar Rakyat, Kamis (02/01/2020).

Dijelaskan oleh Mujiono, dalam perubahan Perda No. 8 Tahun 2016, ada OPD atau Dinas yang hilang karena digabungkan dengan dinas lain. Antara lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perumahan dan pemukiman, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Sekda Banyuwangi, Ir.H.Mujiono (2)
Sekda Banyuwangi, Ir.H. Mujiono

Bidang perdagangan digabung menjadi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan. Bidang Perindustrian di gabung menjadi DinasTenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian.

Sebelumnya hanya Dinas Sosial, tahun ini akan berubah menjadi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan KB.  Dinas PU Cipta Karya dan Penataan Ruang berubah menjadi Dinas PU Cipta Karya, Perumahan dan Pemukiman, Sedangkan untuk bidang pangan akan bergeser ke Dinas pertanian menjadi Dinas Pertanian dan Pangan.

“ Ini hanya pergeseran-pergeseran nomenklatur saja kan, dua SKPD menjadi satu SKPD sehingga ada perubahan nama dinas yang harus disesuaikan, “ jelasnya.

Selanjutnya terkait dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang penyerderhanaan birokrasi, yakni hanya 2 level (eselon I dan eselon II ), sedangkan eselon III dan IV dialihkan ke jabatan fungsional. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi masih belum memberlakukan dan masih akan dikaji.

“ terkait pengalihan ke jabatan fungsional belum kita berlakukan, Pemerintah daerah masih melakukan kajian, “ pungkas Mujiono.

Reporter : Hariyadi

Editor : Choiri

Related posts

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *