Lingkungan Tercemar, Warga Pekauman Protes Limbah Olahan Kayu PT. BA

  • Whatsapp

Warga Pekauman saat di wawancara dengan wartawan dilokasi.
Berikut keluhan warga; Air Sungai, Sumur, Sawah Tercemar Zat Kimia. Ditambah Udara Warga Alami Sesak Napas.

KABAR RAKYAT – Sejumlah warga Dusun Daringan, Desa Pekauman, Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso merasa dirugikan adanya limbah pabrik diduga milik PT. BA. Sebuah perusahaan pengolahan kayu lokasi, JL. Raya Jember, KM.9 Pekauman.

Warga setempat protes karena limbah tersebut mengalir ke sungai dan pemukiman warga. Bahkan, limbah yang diduga mengandung zat kimia itu juga mengalir di persawahan warga. Akibat limbah, warga setempat diduga tercemar sehingga tak digunakan lagi.

Seorang warga Daringan, Alyo Hobini mengaku sejak pabrik berdiri tahun 1996 lalu, warga merasa harus menghirup bau tak sedap. Bahkan, salah satu warga yang sampai sesak nafas karena mencium bau menyengat, terutama saat malam hari.

“Banyak sumur yang nggak bisa dikonsumsi karena kena serapan air limbah. Sehingga bau, buat nyuci saja nggak bisa,” katanya saat ditemui di lokasi pembuangan limbah, Senin (8/2/2021).

Selama puluhan tahun, warga setempat tidak berani protes kondisi itu. Untuk itu, dia berharap kepada pemerintah kabupaten Bondowoso untuk menutup aliran air limbah.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Bondowoso, Kukuh Raharjo menjelaskan, keluhan warga sebenarnya telah lama. Dari hasil temuannya, kandungan TSS (Total Suspended Solids) yang terlarut dalam air dan kandungan COD (Chemical Oxygen Demand) melebihi ambang batas.

“Pihak kepolisian membawa tim penguji lab yang terakreditasi dari Banyuwangi. Jadi hasilnya masih belum keluar,” katanya.

Pria yang juga Ketua DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bondowoso ini menerangkan, berdasarkan UU Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2009, setiap perusahaan yang mengeluarkan limbah wajib mematuhi aturan tentang lingkungan hidup.

“Di sana salah satu parameternya ada dua itu tadi, tidak boleh melebihi ambang batas. Kalau melebihi tentunya ada sanksi administratif maupun sanksi lain” paparnya.

Sehingga, kondisi tersebut akan disampaikan kepada Bupati berdasarkan hasil telaah untuk kemudian dibuat keputusan.

“Sedangkan kita di DPRD yang mempunyai fungsi kontroling juga akan melaporkan kepada pimpinan kemudian membuahkan rekomendasi juga,” tutupnya.***

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *