LMDH dan Petani Hutan Silang Pendapat di DPRD

  • Whatsapp
lmdh_kelompok tani hutan
lmdh_kelompok tani hutan

Musyawarah: LMDH se Banyuwangi hearing pengelolaan lahan Perhutani

KABARRAKYAT.ID – Sekitar 200 petani hutan yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) mendatangi DPRD Banyuwangi, Senin (8/10). Mereka mengadukan munculnya kelompok petani hutan yang akan sama-sama menggarap lahan milik Perhutani. Sehingga, rawan konflik antar pesanggem alias pengelola lahan hutan.

Pantauan di gedung DPRD Banyuwangi, tak ada orasi. Tiba di kantor DPRD, massa diterima jajaran DPRD dari lintas Komisi.  Kami ingin wakil rakyat mendengar keluhan para petani hutan yang tergabung dalam LMDH. Jangan sampai muncul gesekan antar petani karena berebut lahan garapan, kata Sumardi, Ketua Forum LMDH Banyuwangi Raya.

Pihaknya, kata Sumardi, tidak alergi dengan Keputusan Menteri (Kepmen) Kehutanan terkait pengelolaan hutan yang baru. Hanya saja, dalam praktiknya, kelompok LMDH yang sudah lebih dulu ada, justru terkesan dibenturkan dengan kelompok tani baru.  Kelompok tani ikut memohonkan penggarapan lahan yang sudah lebih dulu digarap LMDH. Ini kan bahaya, bisa memicu konflik horizontal, keluhnya.

Hal senada diungkapkan Nur Khamid, koordinator LMDH Banyuwangi Barat. Menurutnya, LMDH sudah ada dan legal sejak tahun 2006. Lalu, belakangan muncul Peraturan Menteri (Permen) Kehutanan No.83/2016 dan Permen Kehutanan No. 39/2017. Kami tidak mempersoalkan dengan Permen tersebut. Tapi, dalam implementasinya, justru LMDH yang sudah ada muncul perpecahan. Ada obyek garapan sama, digarap dua kelompok berbeda, protesnya.

Baca juga:

Parahnya lagi, kata Khamid, kelompok tani yang baru ini juga meminta SK dari kepala desa, mirip dengan LMDH. Sehingga, kades ikut dibenturkan. Pihaknya berharap, DPRD bisa memberikan solusi terkait masalah tersebut. Selama ini, LMDH terbagi dalam tiga wilayah Kesatuan Pemangku Hutan (KPH). Masing-masing, Barat, Selatan dan Utara.

Administratur KPH Banyuwangi Selatan Dwijono Kiswurjanto menegaskan pihaknya hanya menjalankan aturan dari pusat. Terkait munculnya LMDH dan Kelompok Tani Hutan (KTH) ini sama-sama memiliki legalitas.

“Kami ibaratkan, seperti istri tua dan muda. Jadi, kalau sama-sama mendapatkan lahan garapan. Tapi, harus rukun atau sinkron dulu. Kerjasamanya dengan kades,” jelas Dwijono Kiswurjanto.

Menurutnya, petani hutan adalah yang tinggal dalam radius 10 kilometer dari bibir hutan. Ada juga, petani binaan yang tinggal dari radius 20 kilometer dari bibir hutan.

Reporter: Hariyadi

Editor: Coi/Choiri

Pos terkait


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *