Rabu, Januari 20, 2021
Beranda JATIM BANYUWANGI Menjelang Akhir Tahun 2020 DPRD Banyuwangi Tetapkan Dua Raperda Menjadi Perda

Menjelang Akhir Tahun 2020 DPRD Banyuwangi Tetapkan Dua Raperda Menjadi Perda

REPORTERHariyadi

KABAR RAKYAT – Menjelang berakhirnya tahun 2020, DPRD Kabupaten Banyuwangi menetapkan 2 (dua) Rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi Peraturan daerah (Perda).

Kedua Raperda yang ditetapkan antara lain, Raperda tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalagunaan  dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika (P4GNPN), serta Raperda perubahan Perda No. 8 Tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah kabupaten Banyuwangi.

Pengambilan keputusan digelar dalam rapat paripurna dewan yang dilaksanakan secara virtual dan dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ruliyono,SH serta dihadiri 35 anggota dewan. Hadir pula Bupati Banyuwangi,H.Abdullah Azwar Anas, Asisten perekonomian, Guntur Priambodo, Plt Kepala Dinas Pendidikan, Suratno , Kabag Hukum Setda Banyuwangi, Hagni Ngesti Sri Rejeki.

Ketua Pansus Raperda P4GNPN, Umi Kulsum dalam laporan akhir pembahasan menyampaikan, dasar yang menjadi landasan pengajuan Raperda P4GNPN diantaranya Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang No. 36 Tahun 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Permenkes No. 50 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis pelaksanaan wajib lapor dan rehabilitasi medis bagi pecandu,penyalagunaan dan korban penyalagunaan narkotika, Permendagri No. 12 tahun 2019 tentang fasilitasi P4GNPN.

“ Dan setelah dilakukan pembahasan bersama eksekutif serta pendalaman materi. Akhirnya Raperda P4GNPN ini terdiri atas 16 BAB dan 29 Pasal , “ ucap Umi Kulsum dihadapan rapat paripurna.

Selanjutnya Ketua Pansus P4GNPN berharap raperda segera disahkan menjadi Perda sehingga dapat segara menjadi rujukan Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Banyuwangi.

Sedangkan laporan akhir raperda perubahan Perda pembentukan dan susunan perangkat daerah yang dibacakan juru bicara Pansus,  Patemo disampaikan bahwa dasar yang menjadi landasan serta argumen perubahan kedua Perda pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Banyuwangi adalah adanya penyesuaian regulasi, yakni Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2019 tentang perangkat daerah.

“ Substansinya Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagai unit organisasi bersifat khusus dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional , “ ucap Patemo.

Sebagai organisasi bersifat khusus Rumah sakit Daerah kabupaten memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan dipimpin oleh Direktur.

Dalam perubahan kedua Perda pembentukan dan susunan perangkat daerah menambahkan materi tentang pembentukan perangkat daerah baru yakni Dinas pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, sebagaimana amanat Permendagri No. 16 Tahun 2020.*

EDITORSetiawan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

POPULER

error: Selamat Membaca