MK Regestrasi Gugatan PHP Yusuf – Riza, KPU Banyuwangi Siapkan Kuasa Hukum

  • Whatsapp

KABAR RAKYAT – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi menyiapkan langkah hukum untuk hadapi gugatan Paslon Nomor 01, Yusuf Widyatmoko – KH. M. Riza Azizy yang ditujukan kepada pihaknya .

Selain mempersiapkan data dan bukti-bukti yang diperlukan dalam persidangan, KPU Banyuwangi juga akan menunjuk kuasa hukum untuk menghadapi gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Nomor 01.

Bacaan Lainnya

“ Kita telah menyiapkan langkah untuk menghadapi gugatan paslon nomor urut 01 ke Mahkamah Konstitusi, salah satunya menunjuk kuasa hukum melalui Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa KPU Propinsi Jawa Timur , “ ucap Divisi Hukum KPU Banyuwangi Dian Mardiyanto, Senin (18/01/2021).

Dian Mardiyanto menyampaikan, hari ini, Senin 18 januari 2021, Mahkamah Konstitusi RI telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi tahun 2020 dengan registrasi perkara Nomor : 87/PHP.BUP-XIX/2021.

“ Mahkamah Konstitusi telah meregister gugatan Paslon nomor urut 01, Yusuf Widyatmoko – KH.M. Riza Azizy kepada KPU Banyuwangi sebagai termohon dengan registrasi perkara nomor 87/PHP.BUP-XIX/202,“ ucap Dian Mardiyanto.

Meski telah mendapat akta registrasi perkara konstitusi, ucap Dian, KPU Banyuwangi hingga hari ini belum menerima informasi jadwal persidangan gugatan PHP Pilkada Banyuwangi. Namun diperkirakan persidangan MK akan dimulai tanggal 26 – 29 januari 2021 mendatang.

“Diperkirakan sidang pertama atau sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok permohonan pemohon, Mahkamah Konstitusi menjadwalkan mulai tanggal 26 hingga 29 Januari 2020 mendatang,“ jelasnya.

Setelah sidang pendahuluan dilakukan, tahap selanjutnya adalah sidang pemeriksaan yang telah dijadwalkan oleh Mahkamah Konstitusi antara tanggal 1 – 9 Pebruari 2021.

Sehingga diprediksi penetapan pasangan calon terpilih baru bisa ditetapkan setelah adanyan putusan dari MK pada bulan Maret 2021 mendatang.***

Pos terkait


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *