Ombudsman Observasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Banyuwangi

168 views
Kesatangan ombudsmen perwakilan Jatim diterima Bupati Anas

Kedatangan ombudsmen perwakilan Jatim diterima Bupati Anas. (istimewa)

KABARRAKYAT.ID – Tim Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur mengunjungi Kabupaten Banyuwangi. Mereka melakukan observasi tentang standar pelayanan publik Banyuwangi, pada (20/5/2019).

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menerima langsung kedatangan tim Ombudsman yang akan melakukan observasi terkait kepatuhan pelayanan publik di Kantor Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Ombudsman adalah lembaga negara di Indonesia yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Dimana sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Koordinator Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, Muflihul Hadi mengatakan kehadirannya hari ini bersama 2 anggota timnya untuk memastikan kesiapan Kabupaten Banyuwangi terkait survei kepatuhan standar pelayanan publik yang diadakan oleh Ombudsman.

“Di bulan Agustus nanti, Ombudsman akan melakukan survey kepatuhan standar pelayanan publik di Indonesia. Nah, kedatangan kami kemari kali ini untuk mengobservasi dan memastikan kesiapan Kabupaten Banyuwangi, agar pada saat dilakukan penilaian pada bulan Agustus nanti, nilai Banyuwangi sudah memenuhi standar,” ucap Muflihul Hadi.

Muflihul mengatakan, Banyuwangi selama ini sudah memiliki banyak prestasi.

“Jika Banyuwangi dinyatakan pelayanan publiknya sudah memenuhi standar, maka ini akan menyempurnakan prestasi Banyuwangi terkait pemenuhan standar pelayanan publik sesuai Undang – Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik,” ujarnya.

Kalau orang mengurus sesuatu, imbuh Muflihul, harus ada standar pelayanan yang dinilai. Ada 15 indikator. Di antaranya persyaratan apa yang harus dipenuhi si pemohon, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan, apakah ada loket pengaduan atau tidak serta bagaimana pengelolaannya, dan fasilitas untuk kaum rentan seperti difabel, lansia atau ibu hamil.

Muflihul berharap, sebelum bulan Agustus, apa-apa yang belum dipenuhi Banyuwangi, segera dipenuhi.

Di Banyuwangi, tim observer ini mengunjungi Mal Pelayanan Publik dan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu mereka juga melakukan pembinaan kepada dinas-dinas pelayanan untuk membekali mereka pengetahuan tentang standar pelayanan publik.

Ombudsman Perwakilan Jatim melakukan observasi ini di 16 kota di Jatim, termasuk di Banyuwangi. Dan di bulan Agustus nanti, Tim Ombudsman akan turun untuk melakukan survey dan penilaian kepatuhan pelayanan publik di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Penilaian ini, terhitung sejak 2015, diselenggarakan setiap tahun. Dan bagi kabupaten/kota yang dinyatakan belum memenuhi standar kepatuhan pelayanan publik, akan terus dilakukan penilaian, hingga dinyatakan telah memenuhi kepatuhan pelayanan publik.

Sementara itu, saat menerima kunjungan tim Ombudsman ini, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyatakan rasa senangnya.

“Ini ilmu yang berguna buat kami, sehingga kami bisa terus memperbaiki diri. Hal-hal yang disarankan oleh Ombudsman akan kami penuhi seoptimal mungkin. Tentunya bukan semata-mata mengharapkan penghargaan, tetapi demi perbaikan pelayanan kita kepada masyarakat,” pungkas Bupati Anas.

Reporter : Hariyadi/Hms

Editor : Choiri

#banyuwangi kab #observasi pelayanan publik banyuwangi #ombudsman observasi

Author: 
    author

    Related Post

    banner 800x600)

    Leave a reply