Orasi Tolak Investasi Pertambangan Ala Basir ‘Sifatnya Pribadi’

Basir Kadim1

Foto: Aksi politisi Basir Kadim anggota Komisi IV DPRD Banyuwangi menjelang Pemilu 2019

KABARRAKYAT.ID – Pernyataan ‘Panas’ Investasi Pertambangan Ala Basir Kadim dalam orasi tolak investasi pertambangan di Pesanggaran saat aksi demo tolak tambang, Selasa (19/2/2019) direaksi pimpinan DPRD Banyuwangi, Jawa Timur.

Secara tegas, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi H.M Joni Subagio, SH, MH saat dikonfirmasi wartawan, Rabo (20/2/2019) menegaskan, bahwa pernyataan anggota Komisi IV, Basir Kadim itu sifatnya pribadi bukan mewakili lembaga pemerintah dalam hal ini DPRD Banyuwangi.

“Itu pernyataan (Basir Kadim) pribadi,” tegas politisi yang akrab disebut Abah Joni, singkat.

Dalam aksi demo di depan Pemkab dan DPRD Banyuwangi, Selasa (19/2/2019) itu, pernyataan Basir Kadim diatas mobil pendemo cukup mengejutkan.

Berikut pernyataan Basir Kadim anggota Komisi IV DPRD di arena tolak investasi pertambangan  di halaman di DPRD Banyuwangi, Selasa (19/2/2019) siang;

Menurut Anggota Komisi IV DPRD Banyuwangi Basir Kadim, tahap demi tahap terkait administrasi (PT. BSI) tidak sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh PP dan Undang-Undang (tidak dijelaskan detail dalam rekaman wawancara usai aksi demo).

Baca juga:

“Jadi terkait lahan penggantinya yang seharusnya clear and clean malah, tanah negara yang sudah dikelola masyarakat selama ratusan tahun itu malah ‘dicaplok’ oleh (PT.BSI) untuk dijadikan lahan pengganti,” kata Basir saat menjawab aspirasi aktifis Aksi Selasa Kliwon di halaman Kantor DPRD Banyuwangi, Selasa (19/2/2019).

Aturannya, lanjut Basir, sesuai PP 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan lahan pengganti itu seharusnya satu banding dua.

“Kami atas nama anggota DPRD Banyuwangi dari Fraksi PPP yang memang dari awal sangat tidak setuju dengan adanya (PT. BSI) di Banyuwangi. Karena kontribusinya tidak jelas, saham yang katanya sekian itu belum masuk ke Pemda. Maka dari itu kami sangat gencar bagaimana (PT. BSI) ini harus diusir dari  Banyuwangi, ini menjajah masyarakat Banyuwangi,” ujarnya.

Terkait itu, pihaknya akan melakukan lobi-lobi kepada anggota DPRD Banyuwangi lainnya untuk membentuk Pansus. “Sementara masih dari (PPP) saja yang mengusulkan adanya pembentukan Pansus (PT. BSI) itu, karena saya sendiri inisiatornya,” imbuhnya.

“Saya yang jelas pronya kepada rakyat, ayo istiqomah memperjuangkan menyuarakan masalah ini. Mulai dari Banyuwangi sampai ke pusat, biar Presiden tahu,” imbuhnya lagi.

Pernyataan Basir Kadim, menurut sebagian masyarakat harus dibuktikan dengan seterang-terangnya.

Terpisah, adanya bendera PMII dalam aksi tolak investasi pertambangan, Selasa (19/2/2019) itu juga mendapat reaksi Dimas Heru S, Ketua terpilih PC PMII Banyuwangi. Kepada wartawan, Dimas mengatakan aksi itu tidak ada komunikasi apapun dengan PC PMII.

“PC PMII Banyuwangi, mendukung berbagai upaya pemerintah kabupaten dalam pembangunan dan kesejahteraan rakyat kabupaten Banyuwangi yang lebih baik,” kata Dimas dikutip dari media online.

Reporter: Fattahur/Choiri

Editor: Richard

banner 970x90









Loading...

#Banyuwangi #DPRD Banyuwangi #investasi pertambangan #tolak investasi

Author: 
    author

    Related Post

    banner 800x600)

    Leave a reply