Pansus I – Pansus III DPRD Tuntas Bahas Dua Raperda

174 views
Pansus DPRD

Foto: Ketua Pansus III perubahan Perda PBB Perkotaan dan Pedesaan, Sugiyo dan Ketua Pansus I , Drs. Syahroni (Hariyadi)

KABARRAKYAT.ID – Pansus I dan Pansus III DPRD Kabupaten Banyuwangi telah merampungkan pembahasan dua Raperda, dari empat raperda Usulan eksekutif. Setelah beberapa kali melakukan pembahasan, konsultasi ke Kementerian dan Biro Hukum Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

Dua Raperda yang telah diselesaikan pembahasannya atau finalisasi adalah Perubahan Perda No. 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, serta Perubahan Perda No. 6 Tahun 2012 tentang PBB Perkotaan dan Pedesaan.

Ketua Pansus I , Drs. Syahroni mengungkapkan, secara umum antara Pansus dengan eksekutif telah sepakat terhadap perubahan kedua materi Peraturan Daerah tentang pedoman pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa.

“ Alhamdulillah..antara Pansus dengan eksekutif telah sepekat dan menerima perubahan materi Perda Pilkades ini, tinggal menunggu rapat paripurna untuk disetujui menjadi Perda, “ ucap Syahroni saat dikonfirmasi Kabar Rakyat, Kamis (23/05/2019) di ruang Komisi I DPRD Banyuwangi.

Selanjutnya terkait dengan jadwal tes tulis jika jumlah pendaftar di suatu desa lebih dari lima orang yang bertepatan dengan musim ibadah haji, sehingga berakibat pendaftar Cakades ada yang tidak dapat mengikuti tes tulis karena melaksanakan ibadah haji. Pansus dan eksekutif sepakat, jadwal tes tulis yang telah ditetapkan tidak dapat diubah.

“ Pendaftar calon Kades tinggal memilih, mengikuti tahapan tes tulis atau tetap melaksanakan ibadah haji, jika tidak mengikuti tes tulis secara otomatis nilai skornya kosong , “ ucap Syahroni.

Untuk biaya Pilkades dibebankan pada APBD kabupaten Banyuwangi, kecuali untuk kegiatan sosialisasi, penyediaan konsumsi rapat, dan honor petugas Linmas sebagai tenaga keamanan dialokasikan pada APBDes.

“ Anggaran Pilkades dibebankan pada APBD ini diatur dalam Pasal 86 , “ jelasnya.

Pansus juga menambahkan, muatan lokal terkait dengan persyaratan Cakades. Calon Kepala Desa yang bakal mengikuti Pilkades harus bebas narkoba. Ini menjadi atensi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan DPRD agar aparatur pemerintahan bersih.

Sementara terpisah Ketua Pansus III perubahan Perda PBB Perkotaan dan Pedesaan, Sugiyo menyampaikan, secara substansi perubahan materi Perda PBB dapat disepakati, yakni pelimpahan kewenangan Bupati kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam hal pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan.

“ Yang terpenting, pelimpahan kewenangan ini dapat meningkatkan penerimaan PBB Perkotaan dan Pedesaan sebagai salah satu penyumbang PAD, “ pungkas Sugiyo singkat.

Reporter : Hariyadi

Editor : Setiawan

banner 970x90









Loading...

#banyuwangi kab #Kementerian dan Biro Hukum Pemerintah Propinsi Jawa Timur # #pansus dprd banyuwangi

Author: 
    author

    Related Post

    banner 800x600)

    Leave a reply