Minggu, Januari 17, 2021
Beranda JATIM BANYUWANGI Pasien Covid-19 Bisa Salurkan Suaranya, KPU Siapkan Teknologi Saat Pemungutan Suara

Pasien Covid-19 Bisa Salurkan Suaranya, KPU Siapkan Teknologi Saat Pemungutan Suara

REPORTERHariyadi

KABAR RAKYAT – Pasien covid-19 dipastikan tetap bisa menyalurkan hak suaranya saat Pilkada serentak 9 Desember 2020 nanti.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyuwangi mempertimbangkan penggunaan teknologi saat pemungutan suara terhadap pasien COVID-19 yang tengah menjalani isolasi terpusat di Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PNS Kecamatan Licin Banyuwangi.

Hal ini untuk melindungi jajaran petugas KPPS agar tidak kontak langsung dengan pasien COVID-19. “Tentunya kita ingin pemilihan ini tidak ada klaster baru. Sehingga kita tadi bersama Bawaslu, Forpimka, Panwascam, PPK dan KPPS terdekat melakukan rapat koordinasi terkait hal ini,” ucap Komisioner KPU Banyuwangi Ari Mustofa, Senin ( 07/12/2020) kemarin.

Hasil dari rapat koordinasi tersebut, kata Ari, ada beberapa opsi yang bisa dilakukan untuk pemenuhan hak pilih pasien COVID-19 di Balai Diklat PNS tanpa harus menabrak regulasi. “Pertama, kita minta bantuan tenaga medis yang bertugas di sana. Sehingga tidak ada kontak langsung dari pasien dengan petugas KPPS,” sebutnya.

Selanjutnya, untuk memastikan tidak ada pelanggaran saat pemungutan suara, pihaknya akan memanfaatkan teknologi seperti zoom meeting ataupun aplikasi videocall lainnya. “Kita manfaatkan teknologi melalui video call atau zoom bahwa pasien hanya menyoblos satu kali. Karena kalau lebih dari satu kali pidana ancamannya, tentu semuanya dalam pengawasan Kpps, PTPS dan para saksi” tegas Ari.

Tak hanya itu, surat suara yang sudah dicoblos nantinya akan dibungkus plastik sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. “Jadi setelah dicoblos, surat suara langsung dimasukkan ke dalam plastik transparan. Kemudian disemprot disinfektan sehingga sudah steril saat dilakukan rekapitulasi suara di TPS,” imbuhnya.

KPU, tambah Ari, sudah berkoordinasi dengan penanggung jawab Balai Diklat terkait data pasien yang dikarantina. Hal ini berkaitan selain berkaitan dengan jumlah surat suara yang harus disediakan juga menyangkut formulir A.5 sebagai syarat untuk bisa pindah pilih.

“Rata-rata yang dikarantina di Balai Diklat berasal dari luar Kecamatan Licin. Karena memang mereka tidak boleh keluar dan tidak bisa mengurus form A.5, maka akan kita fasilitasi. Untuk jumlahnya sendiri, karena setiap hari ada yang keluar masuk, kita koordinasikan dengan Balai Diklat,” ujarnya.

Sementara Komisioner Bawaslu Banyuwangi, Hasyim Wahid menegaskan, memang harus ada perlakuan khusus untuk melindungi hak pilih pasien COVID-19 yang isolasi di Balai Diklat PNS. Hal ini semata-mata untuk mencegah terjadinya klaster Pilkada dan keterpenuhan hak pilih.

“Kita sudah memberikan beberapa saran kepada teman-teman KPU. Misalnya dengan melibatkan tenaga kesehatan. Menggunakan surat suara dibungkus standar COVID. Memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar, khususnya para saksi bahwa cara ini adalah pilihan paling efektif untuk melindungi hak pilih sekaligus mencegah penyebaran COVID-19,” ungkapnya.

Untuk itu, khusus untuk menjamin hak pilih bagi pemilih yang terjangkit virus covid 19, Bawaslu dalam pengawasannya akan menggunakan strategi berlapis. Salah satunya dengan Penggunaan teknologi. Kendati demikian jajaran pengawas harus benar-benar memastikan bahwa tidak ada manipulasi yang dilakukan oleh pihak manapun.

“Misal penggunaan kamera di area isolasi untuk bisa melihat proses pemungutan suara secara langsung tanpa kontak dengan pasien. Dengan cara ini, KPPS, PTPS, maupun saksi bisa menyaksikan secara daring. Teman-teman pengawas harus memastikan bahwa itu memang benar-benar aman dan tidak dimanipulasi. Selama itu bisa dipastikan, maka kita perbolehkan,” tegasnya.

EDITORSetiawan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

POPULER

error: Selamat Membaca