Pelaksanaan Pilkades Delapan Desa di Banyuwangi Belum jelas, ASKAB minta Pemda Jadwal Ulang

  • Whatsapp

KABAR RAKYAT – Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Banyuwangi kembali tidak jelas. Sebelumnya Pilkades dijadwalkan pada bulan Desember tahun 2020 lalu. Karena adanya pandemi covid-19 dan bersamaan dengan Pilkada, jadwal tersebut akhirnya tertunda dan hingga saat ini belum ada kepastian.

Ketua Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi (ASKAB), Anton Soejarwo mengatakan, ada 8 (delapan) Desa di 7 (tujuh) kecamatan di Banyuwangi yang seharusnya melaksanakan pemilihan Kades pada bulan Desember tahun 2020.

Ke delapan desa tersebut diantaranya, Desa Gambiran Kecamatan Gambiran, Desa Kedung Gebang Kecamatan Tegaldlimo, Desa Tegal Arum Kecamatan Sempu, Desa Sumbersari Kecamatan Srono, Desa Sumber Anyar Kecamatan Wongsorejo, Desa Buluagung Kecamatan Siliragung, serta Desa Licin dan Desa Jelun Kecamatan Licin.

“ Jika melihat Perda tentang Pilkades, seharusnya 8 desa melaksanakan Pilkades pada bulan Desember 2020 lalu, namun tertunda karena pendemi covid-19 sekaligus bersamaan dengan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi , “ ucap Anton Soejarwo saat dikonfirmasi melalui Whatsapp, Selasa (05/01/2021).

Menurut Anton Soejarwo yang juga sebagai kepala Desa Aliyan Kecamatan Rogojampi, belum adanya kepastian pelaksanaan Pilkades serentak di Banyuwangi tentu akan sedikit berdampak pada proses pembangunan karena jabatan Kades akan diisi Pejabat sementara (Pjs) maupun Pejabat pelaksana tugas (Plt).

Selain itu, beberapa warga yang telah mendeklarasikan diri untuk maju dalam kontestasi pemilihan kepala desa harus mengeluarkan biaya tinggi guna melaksanakan konsolidasi pemenangan dan rawan gesekan antar pendukung.

“ ASKAB berharap kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk segera memastikan kapan jadwal pelaksanaan Pilkades yang tertunda ini akan digelar , “ ucap Anton Soejarwo.

Sementara dikonfirmasi terpisah, Kepala Bagian Tata Kelola Pemerintahan Desa Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Narowi menyampaikan, penundaan Pilkades serentak tahun 2020 lalu merupakan saran dari Pemerintah Pusat, karena pandemi covid-19 yang belum reda, waktu persiapan yang pendek dan bersamaan dengan pelaksanaan Pilkada.

“ Ditundanya Pilkades di Banyuwangi bukan hanya kebijakan Pemerintah Daerah namun juga hasil konsultasi dari Kementerian Dalam Negeri , “ jelas Narowi.

Menurut Kemendagri, penundaan Pilkades juga merupakan salah satu upaya pemerintah mencegah penularan covid-19 sehingga terbit regulasi Permendagri No. 72 Tahun 2020.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Permendagri No.112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala desa, ada beberapa poin diantaranya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktifitas yang menimbulkan penyebaran ,penularan covid-19 yang membahayakan kesehatan masyarakat.

“ Terbitnya Permendagri No. 72 Tahun 2020 ini perlu disosialisasikan sebelum menetapkan jadwal Pilkades , “ ucap Narowi.

Namun demikian Narowi memperkirakan pelaksanaan Pilkades untuk delapan desa di Banyuwangi baru bisa digelar sebelum tahun 2021 berakhir. Maka dari itu pihaknya berharap kepada Pemerintahan desa yang akan menggelar Pilkades untuk menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, salah satunya pos anggaran.

“ Selain dari APBD, anggaran pelaksanaan Pilkades juga bersumber dari APBdes maka kita berharap delapan desa yang akan melaksanakan Pilkades untuk mempersiapkan , “ pungkas Narowi. *

 

Pos terkait


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *