Pelantikan Pengurus Komnas Pendidikan Jatim

  • Whatsapp

Wagub Emil Optimis Program Jatim Cerdas Mampu Diwujudkan bersama Komnasdik Jatim

KABAR RAKYAT – Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak merasa optimis bahwa salah satu program yang diusungnya pada Nawa Bhakti Satya yakni Jatim Cerdas mampu diwujudkan bersama Komisi Nasional Pendidikan (Komnasdik) Jatim. Salah satu rasa optimis tersebut berasal dari entitas Komnasdik Jatim. 

“Dan saya yakin dengan Komnasdik Jawa Timur yang sangat aktif kita akan bisa mewujudkan Jatim Cerdas, insyaallah,” kata Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak usai melantik Pengurus dan Staf Milenial Komnasdik Prov. Jatim serta Membuka Rapat Kerja Pimpinan Daerah se-Jatim di Hotel Garden Palace Surabaya, Sabtu (6/3) pagi. 

Bacaan Lainnya

Menurut Emil Dardak, dukungan Komnasdik Jatim dalam memajukan bidang pendidikan di Jatim dinilainya sangat diperlukan. 

“Untuk itu perlu sekali kita ada semacam referensi-referensi yang bisa kita percaya dan Komnasdik adalah entitas yang kita yakini bahwa keberadaan Komnasdik mampu mewujudkan Jatim Cerdas,” terangnya. 

Wakil Gubernur Jatim yang akrab disapa Emil Dardak ini menjelaskan, ada banyak tantangan yang dihadapi Dinas Pendidikan Jatim saat ini. Tantangan tersebut diantaranya masalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jatim, perlindungan bagi guru dan tenaga kependidikan, disparitas pendidikan, sistem zonasi saat Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB), sistem digitalisasi pendidikan di masa pandemi seperti saat ini, dan sebagainya.

Untuk dapat menjawab semua tantangan tersebut, lanjut Emil Dardak, Dinas Pendidikan Jatim sebagai kepanjangan tangan Pemprov Jatim pada urusan pendidikan membutuhkan mitra kerja yang juga berfungsi sebagai check and balance, kawan berdiskusi, bertukar pikiran terhadap kebijakan yang diambil Pemprov Jatim. 

“Kita perlu ada suatu lembaga yang independen tapi kompeten serta berintegritas,”tegasnya.

Mantan Bupati Trenggalek tersebut menggambarkan bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan Jatim adalah saat memasuki Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi. Bagaimana sistem tersebut bisa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Jatim yang ingin mendaftarkan putra putrinya di sekolah tertentu berbasis Kartu Keluarga (KK).

Pos terkait


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *