Sunday, October 25, 2020
Home PERISTIWA HUKUM Pemalsuan Tanda Tangan Warga Muara Pari Diusut Polisi

Pemalsuan Tanda Tangan Warga Muara Pari Diusut Polisi

REPORTERAnang Fauzi
- Advertisement -

KABAR RAKYAT – Dugaan pemalsuan tanda tangan warga tertulis dalam proposal permohonan pengambilan bahan bakar minyak di SPBU dengan dalih ada keluhan dari warga desa Muara Pari, kecamatan Lahei mulai ditangani Satreskrim Polres Barito Utara.

Kasus dugaan pemalsuan tanda tangan dalam proposal dengan modus mencari keuntungan dari sebuah SPBU di Muara Teweh agar dapat suplay BBM dipastikan akal-akalan.

Sekretaris BPD Muara Pari, Titi Sumanti mengatakan, tidak benar adanya rapat musyawarah yang dilaksanakan Pemdes Muara Pari, bersama BPD, aparatur desa, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat pada tanggal 12 Februari 2020 lalu.

Baca: Terdakwa Pembunuh dan Pembakaran Wanita di Kabat Dituntut Hukuman Mati

“Saya sangat keberatan adanya tanda tangan saya yang telah di palsukan masuk dalam proposal yang diajukan oknum warga dan aparat Desa kepada salah satu APMS di Desa Ipu,” ungkap Titi dalam keterangan pers di Sekretariat IPJI Barito Utara, usai memberi keterangan Penyidik Unit III Satreskrim Polres Barut, Kamis (10/09)

Titi Sumanti juga membeberkan keterangan yang sudah disampaikan kepada penyidik. Pihaknya meminta agar mengusut tuntas kasus pemalsuan tanda tangan warga yang telah dipalsukan.

“Harapan kami permasalahan ini terungkap. Semua pelaku dan aktor pemalsuan tanda tangan warga bertanggungjawab,” ujar Sekretaris BPD Muara Pari.

Baca: Petunjuk Dugaan Pemalsuan Jual Beli Tanah di Kuta Selatan Terbuka

Senada juga diungkapkan Jalemo warga Muara Pari, saksi pemalsuan tanda tangan usai memberi keterangan ke polisi. Menegaskan dirinya keberatan dengan ulah pelaku yang mengatanamakan warga dengan cara palsukan tanda tangan warga.

“Saya akui, tidak pernah tanda tangani permohonan dalam proposal itu,” katanya.

Jalemo sepakat untuk dan atas nama masyarakat Desa Muara Pari meminta proses hukum satu-satunya jalan. Selain nama mereka tercemar sudah tentu merugikan dengan adanya surat tanggal 12 Februari 2020 ini.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

POPULER

error: Selamat Membaca