Senin, Januari 25, 2021
Beranda JATIM Pemprov Jatim Rakor Pilkada Bersama Forkopimda Bupati dan Walikota

Pemprov Jatim Rakor Pilkada Bersama Forkopimda Bupati dan Walikota

KABAR RAKYAT – Menghadapi Pilkada Tahun 2020 digelar oleh 19 kab/kota di Jatim pada 9 Desember. Agar berlangsung tertib, aman, damai dan lancar sesuai protokol kesehatan. Pemprov Jatim gelar Rakor bersama Forkopimda dan Pemkab/Pemkot.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Ketua DPRD Jatim, Kapolda Jatim, Kasdam V Brawijaya, Kajati Jatim, Wakil Gubernur Jatim dan Ketua KPU serta seluruh Bupati/Walikota di Jatim, Danrem, Kapolres, Kajari, dan Ketua KPU 19 kabupaten/kota.

Melakukan pemantapan sinergi dan koordinasi Rakor Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Provinsi Jatim Tahun 2020 bertempat di Convention Hall Grand City Surabaya, Senin (19/10).

Beberapa hal penting yang perlu waspada, kata Khofifah, pelaksanaan pilkada masih situasi pandemi Covid-19. Penerapan protokol kesehatan selama proses pilkada, meningkatkan angka partisipasi pemilih, antisipasi kerawanan yang timbul.

Khofifah tegaskan guna mencegah penularan Covid-19, harus dipastikan tahapan kampanye hingga pemungutan suara, penghitungan suara sampai proses pengumuman perolehan suara. Bahwa para petugas pemilu dari PPS, PPK, KPPS dan TPS dalam kondisi sehat bebas Covid-19.

Gubernur Jatim ini, minta agar Bupati/Walikota koordinasi teknis pelaksanaan rapid test atau swab test bagi petugas tersebut. Ini terkait kebutuhan tenaga kesehatan serta jangka waktu pelaksanaan tes tidak kadaluarsa.

“Menurut Kemenkes hasil rapid tes berlaku 14 hari. Monggo kita berbagi tugas mulai kapan rapid test para petugas ini akan dilakukan karena terkait berapa banyak tim nakes bisa disupport Bupati/Walikota,” kata Khofifah.

“Lakukan pemetaaan kepada seluruh aparatur yang terlibat dalam proses pemungutan suara ini, agar rakyat sehat, ekonominya sehat dan Pilkadanya sehat,” katanya.

Terkait kebutuhan tenaga kesehatan, Khofifah meminta, agar pemda dan pemkot yang tidak melaksanakan pilkada dapat mensupport tenaga kesehatan. Terutama di daerah yang penduduk banyak.

Bupati/Walikota terus sosialisasi dan sebarluaskan informasi pelaksanaan Pilkada serentak. Apalagi, tengah pandemi masih ada masyarakat yang tidak tahu pelaksanaan Pilkada. Tujuannya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada meningkat.

Kesempatan itu, Kapolda Jatim Irjen Pol M. Fadil Imran mengatakan, dalam pilkada serentak tetap utamakan keselamatan jiwa dan patuhi kebijakan dan peraturan pemerintah untuk pencegahan serta penerapan protokol kesehatan Covid-19.

Kemudian, sesuai arahan Presiden Jokowi agar TNI Polri untuk tidak segan-segan menindak para bakal paslon yang melanggar Protokol Kesehatan Covid-19. Untuk itu, Polri akan lakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan setiap aktivitas berkaitan dengan pilkada.

Kapolda juga mengingatkan anggota Polri menjaga netralitas, bertugas pengamanan secara profesional, deteksi dini dengan optimalkan fungsi intelijen dan Bhabinkamtibmas.

“Kepada para kapolres yang daerahnya melakukan pilkada serentak untuk tidak mengeluarkan surat izin keramaian untuk mengantisipasi terjadinya pengumpulan massa. Ingatkan secara intens kepada Timses dan penyelenggara Pemilu,” katanya.

Serahkan Piagam dan Plakat WTP Kab/Kota

Dalam kesempatan Rakor, Gubernur Khofifah serahkan piagam dan plakat penghargaan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Tahun 2019 kepada 36 kab/kota di Jatim.

“Dari 38 kab/kota di Jatim hanya dua kab/kota yang tidak memperoleh WTP yakni Kab. Jember dan Kota Pasuruan,” tegas Gubernur Khofifah.

Plakat penghargaan pada kab/kota yang lima kali atau lebih berturut-turut meraih opini WTP, diantaranya Kota Blitar 10 kali WTP berturut-turut, Kota Malang 9 kali WTP berturut-turut, serta Kab. Banyuwangi, Kab. Ponorogo dan Kota Surabaya 8 kali berturut-turut.

Kepada Bupati/Walikota penerima piagam dan plakat penghargaan ini, Gubernur Khofifah mengatakan bahwa prestasi ini menandakan bahwa pengelolaan keuangan di Pemprov Jatim telah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas dan transparansi yang baik.

Hal ini modal kuat bagi pengelolaan keuangan dalam situasi darurat pandemi. Saat ini yang memerlukan transaksi Pemerintah secara cepat, mendesak, dan masif namun aman dalam pertanggungjawabannya agar tidak terdapat masalah di kemudian hari.***

EDITORSetiawan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

POPULER

error: Selamat Membaca