Perbup Belum Disusun, Penyebab Jadwal Pilkades di Bondowoso Belum Ditetapkan.

  • Whatsapp

Haeriyah Yuliati Kadis PMD Bondowoso saat ditemui awak media di kantornya.

KABAR RAKYAT – Jadwal Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Bondowoso belum ditetapkan. Haeriyah Yuliati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Bondowoso menjelaskan, molornya penetapan jadwal tersebut disebabkan regulasi Peraturan Bupati (Perbup) belum disusun, faktor pendanaan dan keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Menurutnya, pembentukan BPD yang masa jabatannya berakhir belum dilakukan karena adanya moratorium pada 2020 lalu.

” Pemberitahuan atau surat Mendagri itu baru turun Insya Allah bulan Januari kemarin. Bahwa pelaksanaan pemilihan BPD itu sudah boleh dilaksanakan,” terangnya saat ditemui di kantornya, Rabu (20/01/2020).

Saat ini, terdapat 50 desa yang BPDnya berakhir. Sehingga perlu dilakukan pemilihan sebelum penetapan panitia Pilkades.

“Karena kunci dari pembentukan panitia ada di BPD. Bagaimana BPD bisa bersurat ketika dia statusnya (jabatannya) sudah berakhir,” lanjutnya.

Mengenai anggaran Pilkades, Haeriyah menyebut masih akan membicarakannya. Karena di APBD awal, pihaknya menganggarkan dana TPS hanya 171 sesuai dengan jumlah desa yang menggelar Pilkades.

Namun surat Mendagri mengatur tentang jumlah hak pilih yang bisa dilayani di satu TPS. Dalam surat itu, Pilkades di masa pandemi Covid-19, tiap satu TPS hanya boleh melayani maksimal 500 pemilih.

” Jika itu diterapkan maka harus ada penambahan jumlah TPS yang harus kita fasilitasi,” Paparnya.

Dengan aturan tersebut, sudah pasti anggaran Pilkades akan membengkak. Yang awalnya hanya dianggarkan 171 TPS, dengan asumsi 500 pemilih per TPS, maka dibutuhkan sekitar 981 TPS.

Untuk itu, tambahan anggaran pelaksanaan Pilkades serentak diperkirakan sekitar Rp. 6 Milyar lebih. Sehingga jika ditotal dengan anggaran awal Rp.11 Milyar, maka dibutuhkan Rp.17 Milyar lebih.

” Ini barang tentu akan menjadi kesulitan bagi kita. Karena kalau kita harus menambah anggaran saat ini tidak mungkin karena APBD sudah ditetapkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat berharap proses Pilkades serentak berjalan dengan kondusif. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat untuk proses demokrasi bisa meningkat meski di tengah pandemi Corona.

Untuk diketahui, Kabupaten Bondowoso tahun ini akan menggelar Pilkades serentak di 171 desa. Namun hingga kini, belum ada tahapan yang jelas mengenai jadwal pelaksanaannya.

Kondisi tersebut membuat para Kades yang masa jabatannya berakhir pada Juni kebingungan. Pasalnya, sesuai pasal 32 UU nomor 6 tahun 2014 diatur bahwa enam bulan sebelum masa kepala desa berakhir, BPD sudah memberitahukannya kepada kepala desa. Namun sampai saat ini tidak ada kabar apapun.***

Pos terkait


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *