Perda Retribusi Jasa Umum Final “Uji Kir Naik 100 Ribu”

  • Whatsapp

KABARRAKYAT.ID – Pembahasan perubahan ketiga Perda No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, khususnya pada obyek retribusi pengujian kendaraan bermotor yang dibahas Panitia khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Banyuwangi telah masuk tahap finalisasi.

Pansus DPRD bersama eksekutif sepakat terhadap usulan kenaikan tarif retribusi uji kir di Banyuwangi.

Ketua Pansus revisi Perda Retribusi Jasa Umum DPRD, Marifatul Kamila.SH mengatakan, dalam perubahan Perda tersebut, biaya uji kendaraan bermotor naik rata-rata menjadi Rp. 100 ribu. Namun untuk retribusi numpang uji keluar dan mutasi keluar tarifnya hanya sebesar Rp. 50 ribu.

“ Tarif retribusi numpang uji keluar dan mutasi keluar hanya 50 ribu, karena UPT hanya mengeluarkan rekomendasi, kendaraan tidak melakukan uji di Banyuwangi, sehingga retribusinya lebih murah, “ ucap Marifatul Kamila saat dikofirmasi Kabar Rakyat, Selasa (09/10/2018) di ruang Komisi I DPRD Banyuwangi.

Menurut politisi Partai Golkar ini, jika dirinci berdasarkan komponen yang diujikan, tarif uji kir kendaraan bermotor seharusnya naik sebesar Rp. 128.530, tetapi Pansus dengan eksekutif sepakat membulatkan menjadi sebesar Rp. 100 ribu. Sedangkan untuk tarif denda keterlambatan ditentukan sebesar 2 persen dari tarif retribusi per bulan.

“Jika Perubahan Perda No. 12 tahun 2011 disahkan dan diberlakukan, maka tarif denda keterlambatan lebih murah dibandingkan tarif saat ini, “ ucap Marifatul Kamila.

Marifatul Kamila menambahkan, selain terkait dengan kenaikan obyek retribusi pengujian kendaraan bermotor, dalam materi perubahan Perda ada klausul yang mengatur tentang penerapan kartu uji kir sebagai pengganti buku kir kendaraan bermotor yang selama ini diberlakukan.

Baca juga: Oknum Satlantas Positif Narkoba Diserahkan Propam

“Kabupaten Banyuwangi akan dijadikan pilot project penerapan Smart Card uji kir, makanya payung hukumnya kita siapkan terlebih dahulu, “ ucap Rifa.

Sebelum disahkan, hasil finalisasi pembahasan perubahan Perda No. 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum ini, akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk difasilitasi atau dievaluasi.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan, Kusiyadi melalui Kepala Bidang Perhubungan Darat, Hendra Lesmana. A.MTrD membenarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi saat ini, sedang mempersiapkan sarana prasarana penerapan Smart Card uji kir kendaraan yang rencananya akan diberlakukan pada Januari Tahun 2019.

“Pergantian Buku Uji Kir dengan kartu berbasis IT tersebut berdasarkan atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan darat No. SK.2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor , “ jelas Hendra Lesmana.

Dalam kartu uji kir yang berbasis IT tersebut, dilengkapi dengan Chip yang berisikan data setiap kendaraan layaknya buku uji kir saat ini.

“ Smart Card uji kir ini yang menyediakan Kementerian Perhubungan, “ pungkasnya.

Reporter: Hariyadi

Editor: Coi/Choiri

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *