Perhutani Banyuwangi Selatan Realisasi Ribuan Hektar Tanah Perhutanan Sosial

Administratur UtamaKKPH Banyuwangi Selatan Nur Budi Susetya copy

Administratur Utama/KKPH Banyuwangi Selatan Nur Budi Susetya

Perhutanan Sosial di Kabupaten Banyuwangi Sudah Terealisasi 31 Ribu Hektar Dikelola 14 Kelompok dengan skema Kemitraan Kehutanan. Dua kelompok pemegang IPHPS serta SK Kulin KK.

KabarRakyat.ID – Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang gencar mengucurkan program untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Satu diantaranya, program Perhutanan Sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI. Dimana masyarakat tinggal disekitar kawasan hutan negara dapat mengelola kawasan hutan negara.

Di Banyuwangi, Perhutani, Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Banyuwangi Selatan, adalah leading sektor program Perhutanan Sosial atau lebih dikenal Program PS yang kini sedang dikebut.

Administratur Utama/KKPH Banyuwangi Selatan, Nur Budi Susetya kepada KabarRakyat menerangkan, bahwa program Perhutanan Sosial di KPH Banyuwangi Selatan sudah terealisasi sekitar 31 ribu hektar yang dikelola oleh 14 kelompok dengan skema Kemitraan Kehutanan dan  2 kelompok pemegang Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) serta juga ada yang pengusulan melalui SK Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK).

“Untuk dapat mengelola, masyarakat yang diprioritaskan yakni masyarakat yang memang benar-benar menggarap, belum memiliki lahan, lahan yang diajukan maksimal hanya 2 hektar lahan saja, berdomisili di sekitar kawasan hutan, dan melampirkan KTP untuk proses verifkasi. Yang paling penting adalah komitmen yakni dengan penandatanganan nota tertulis perjanjian kerjasama kemitaraan,” ungkap KKPH Banyuwangi Selatan, Nur Budi Susetya dikantornya, Selasa, 5/11/2019.

Kegiatan pengelolaannya, kata Nur Budi, bisa berbasis lahan dan non lahan. Contoh kegiatan berbasis lahan seperti Agroforestri yang memadukan tanaman hutan dan tanaman pertanian, ada juga Silvopastura yang memadukan antara tanaman hutan dengan kegiatan peternakan, kemudian Silvofishery yang memadukan tanaman hutan dengan kegiatan perikanan. Sedangkan kegiatan berbasis non lahan sepertihalnya memadukan tanaman hutan dengan kegiatan wisata.

Perhutanan Sosial KLHK design Istimewa

Perhutanan Sosial KLHK. design Istimewa

Didalam Program Perhutanan Sosial ini, jelas Nur Budi Susetya, KLHK pusat, bekerjasama dengan multi pihak, termasuk LSM, dan program ini tentu saja membutuhkan banyak pendamping yang turun ke lapangan, yang memberikan pengetahuan dan pengidentifikasian potensi kawasan hutan, pengembangan usaha, serta pemasaran hasil usaha masyarakat, yang sering kita sebut sebagai akses ekonomi, hingga penguatan legal, sehingga masyarakat mampu mengadvokasi dirinya sendiri.

Sementara jika terjadi persoalan, sambungnya, penanganannya melalui desa dengan mempertemukan yang bersangkutan. “Dan sebenarnya jika terjadi persoalan, bisa diselesaikan di tingkat desa. Sepertihalnya yang terjadi di Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung. Kita mengumpulkan pihak-pihak terkait termasuk para pendamping, karena disitu ada  ketidaksingkronan antar pedamping. Hingga akhirnya KLHK mengarahkan agar semua kelompok bergabung menjadi satu dan mengajukan satu pengajuan saja. Tujuannya untuk meminimalisir konflik, mempersatukan masyarakat agar tidak terjadi ketimpangan sosial,” bebernya.

Melalui Program Perhutanan Sosial ini, Nur Budi Susetya menambahkan, ia berharap seluruh kawasan hutan ada kemitraan antara KLHK dengan kelompok masyarakat kawasan hutan.

“Targetnya 43 ribu hektar di wilayan Perhutani KPH Banyuwangi Selatan bisa dikelola seluruhnya. Sehingga perekonomian masyarakat bisa terbantu melalui program ini,” harapnya.

Reporter : Fattahur/Choiri

Editor : Richard

banner 970x90









Loading...

#KKPH Banyuwangi Selatan #kph banyuwangi selatan #Nur Budi Susetya #perhutanan sosial

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    banner 800x600)

    Tinggalkan pesan