Perubahan Status Anggota Satpol PP Akan Mengoptimalkan Tupoksi

313 views
foto : Kasatpol PP Kab. Probolinggo Dwijoko Nurjayadi saat memberikan pengarahan anggotanya.

foto : Kasatpol PP Kab. Probolinggo Dwijoko Nurjayadi saat memberikan pengarahan anggotanya.

KABARRAKYAT.ID – Perubahan status anggota Satpol PP diharapkan akan mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi). Kebijakan Pemkab Probolinggo bagian dari rencana mereposisi status Satpol PP.

Kepala Satpol PP Kabupaten Probolinggo Dwijoko Nurjayadi mengungkapkan perubahan status anggota Satpol PP kecamatan menjadi anggota Kabupaten Probolinggo ini sudah disetujui oleh Ibu Bupati Probolinggo. Hal ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP dan Peraturan Bupati (Perbup) Probolinggo Nomor 75 Tahun 2018 Tentang SOTK Satpol PP Kabupaten Probolinggo.

“Jadi sesuai peraturan tersebut, nantinya tidak ada lagi Satpol PP di kecamatan. Sehingga Satpol PP yang ada di kecamatan nantinya akan ditarik menjadi anggota Satpol PP Kabupaten Probolinggo. Tetapi sebelumnya akan ditawarkan apakah mau tetap menjadi personil Satpol PP atau staf kecamatan. Kalau menjadi staf kecamatan, maka harus melepas seragam Satpol PP dan kehilangan haknya berupa tunjangan resiko kerja,” katanya.

Sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Camat. Sehingga Ibu Bupati memberikan kewenangan tambahan kepada Kasi Trantib sebagai Kepala Unit Satpol PP di kecamatan. Karena Kepala Unit maka Kasi Trantib seragamnya adalah Satpol PP dan stafnya tidak ada.

“Saat ini untuk perubahan status anggota Satpol PP kecamatan ke Kabupaten Probolinggo ini masih dalam proses. Nantinya Camat itu akan mengusulkan siapa saja yang akan menjadi anggota Satpol PP ataupun staf kecamatan. Dan hasilnya akan diajukan kepada BKD agar diterbitkan SK (Surat Keputusan),” jelasnya.

Terkait penarapan aturan baru ini ungkap Dwijoko, pihanya tengah menyiapkan aplikasi untuk mantau semua kegiatan Satpol PP secara terintegrasi.

Baca juga:

“Setiap kegiatan Satpol PP akan termonitor baik patroli pengawasan maupun disaat mengambil penindakan aturan Perda bisa terpantau sesuai tupoksi. Enggak ada lagi petugas Satpol PP bertugas diluar kewenangannya”, ungkap Dwijoko.

Satpol PP itu adalah polisinya Pemerintah Daerah. Kalau tidak dilapori maka tidak akan tahu jika ada pelanggaran. Misalnya adalah Perda Lingkungan Hidup yang diprakarsai oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Sehingga yang memberikan peringatan jika ada pelanggaran adalah DLH.

“Apabila sudah 3 kali peringatan tetap dilanggar, maka segera dilaporkan ke Satpol PP untuk dilakukan penindakan,” tandas Dwijoko.

Jumlah personil Satpol PP di Kabupaten Probolinggo baru mencapai 332 petugas sementara idealnya setiap kabupaten/kota sebanyak 540 orang personil.

Dengan adanya perubahan status anggota Satpol PP kecamatan ke Kabupaten Probolinggo ini diharapkan agar Satpol PP kembali kepada tupoksinya sebagai Penegak Perda, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Tugas tambahannya adalah menjadi objek vital seperti Kantor Bupati Probolinggo dan rumah dinas.

Dalam rapat koordinasi (rakor) bersama OPD dan Camat, Selasa (19/3/2019) lalu, Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari meminta agar personil Satpol PP bertugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga penegakan Perda (Peraturah Daerah) yang dilakukan dapat mendukung PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Reporter : Richard

Editor : Choiri

Banner PDI







Loading...

#Satpol PP kabupaten Probolinggo #Perubahan status Satpol PP Kecamatan #Kabupaten Probolinggo

Author: 
    author

    Related Post

    banner 800x600)

    Leave a reply