Perwakilan Kepala Desa di Bondowoso Mengeluh Kepada DPRD Terkait Pilkades Serentak 2021

  • Whatsapp

Para Kepala Desa
Suasana Rapat Dengar Pendapat Perwakilan Kepala Desa dengan Komisi IV DPRD Bondowoso.

KABAR RAKYAT – Perwakilan kepala desa sampakkan uneg-uneg kepada DPRD Kabupaten Bondowoso. Mereka sampaikan lewat forum rapat dengar pendapat dengan Komisi IV dan eksekutif bertempat di ruang gedung dewan, Senin (18/01/2020).

Mereka ingin penjelasan dan kepastikan hukum terkait rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkada) Serentak. Pasalnya tahun 2021 ini banyak masa jabatan kepala desa di Bondowoso yang akan berakhir.

Kepala Desa Bukor Mathari S.I.P. kepada wartawan menyampaikan perwakilan kepala desa ini ingin sampaikan aspirasi kepada  DPRD Bondowoso. Mereka ingin DPRD mendorong pemerintah daerah segera beri kepastikan jadwal pelaksanaan Pilkades tahun ini.

Para perwakilan kepala desa itu berharap nantinya Pilkada Serentak diikuti 151 desa se Bondowoso memiliki regulasi dengan benar. Sebab pesta demokrasi lewat Pilkades serentak nanti harus punya kepastian hukum dari pemerintah daerah. Khususnya terkait jadwal Pilkada.

Ditempat sama, Ketua Komisi 4 DPRD Bondowoso, Adi Kriesna kepada wartawan di gedung dewan mengatakan Pilkades berdasar Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal 32 diatur bahwa kurang lebih 6 bulan sebelum masa kepala desa berakhir, BPD sudah melapor ke kepala desa masing-masing.

“Mereka meminta agar DPRD sampaikan uneg-unegnya kepada pemerintah daerah. Sesuai ketentuan lembaga Badan Pemerintah Desa (BPD) akan bersurat kepada masing-masing kepala desa tentang berakhirnya masa jabatan kepala desa sebelum enam bulan pelaksanaan Pilkades,” kta Adi Krisna anggota DPRD dari Komisi IV ini.

Ditambahkan Adi Krisna, lembaganya Komisi IV dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) pada November 2020 lalu sudah pernah menyinggung akan habisnya masa jabatan kepala desa dan pelaksanaan Pilkades serentah tahun 2021.

Politisi Partai Golkar di Komisi IV ini mengatakan akan segera lapor kepada Pimpinan DPRD terkait hal tersebut. Segera mungkin akan mengajak rapat bersama pihak terkait Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).***

Pos terkait


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *