Pokmas Tagih Janji Pembangunan Kawasan Wisata Pulau Merah Ke DPRD Banyuwangi

  • Whatsapp
Pokmas Wisata Pulau Merah (1)
Pokmas Wisata Pulau Merah bersama Kepala Desa Sumberagung Vivin Agustin

KabarRakyat.ID – Puluhan anggota Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pulau Merah mendatangi gedung DPRD Kabupaten Banyuwangi. Melalui wakil rakyat mereka menagih janji rencana pembangunan kawasan wisata Pulau Merah yang hingga kini belum juga dilaksanakan.

Perwakilan Pokmas Pulau Merah diterima langsung Komisi I (Hukum dan Pemerintahan), dalam forum, Rapat Dengar Pendapat (RDP), dengan mengundanghadirkan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, MY.Bramuda, Administatur KPH Banyuwangi Selatan, Nur Budi Susatyo dan Kepala Desa Sumberagung, Vivin Agustin.

Read More

banner 645x400

Usai rapat dengar pendapat, Ketua Pokmas Pulau Merah, Poniran mengatakan, kedatangannya ke DPRD Banyuwangi dalam rangka menyampaikan aspirasi terkait belum terlaksananya pembangunan kawasan wisata Pulau Merah.

“ Kami kesini ini, istilahnya wadul ke anggota dewan, kenapa janji pembangunan kawasan Pulau Merah belum dilaksanakan, karena banyak masyarakat yang menanyakan, terlebih masterplannya sudah terpampang disana, “ ucap Poniran saat dikonfirmasi Kabar Rakyat, kamis (13/02/2020) kemarin.

Menurutnya, pengembangan kawasan wisata Pulau Merah harus ditagih, dengan alasan selama ini pihak Perhutani sering mendorong target kenaikan pendapatan wisata alam ini kepada Pokmas. Namun tidak diimbangi dengan sarana prasarana yang telah dijanjikan, seperti pembangunan sentra kuliner, souvenir, beac bar bagi wisatawan dan lainnya.

“ Pihak Perhutani minta pendapatan pengelolaan wisata Pulau Merah naik, tetapi tidak ada dukungan kegiatan pembangunan fasilitas wisata seperti yang dijanjikan, melalui hearing ini harapannya pembangunan cepat terlaksana, “ ucap Poniran.

Adm KPH Banyuwangi Selatan, Nur Budi Susatyo menyampaikan, terkait dengan pembangunan kawasan wisata Pulau Merah, Perhutani telah melakukan kerjasama dengan WIKA untuk melaksanakan pembangunan, saat ini pihaknya baru mengurus IMB dan UKL-UPL.

Pokmas Wisata Pulau Merah (2)
Rapat dengar pendapat di DPRD.

“ Untak pelaksanaan pembangunan kita sendiri tidak tahu , “  ungkap Nur Budi Susatyo.

Selanjutnya terkait dengan pembaruan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan wisata Pulau Merah antara Perhutani dengan BUMDes Sumberagung Kecamatan Pesanggaran akan segera dilakukan, mengingat PKS antara Perhutani dengan Pemerintah daerah telah berakhir.

“ Perjanjian kerjasama kita dengan Pemda kan telah berakhir, kita harap tidak sampai sebulan PKS yang baru antara Perhutani dengan BUMDesa Sumberagung akan selesai , “ ucapnya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, MY.Bramuda membenarkan bahwa untuk pengelolaan kawasan wisata Pulau Merah, perjanjian kerjasamanya yang sebelumnya dengan pemerintah daerah, kedepan dialihkan dengan BUMDes Sumberagung sebagai upaya untuk mengoptimalkan pokdarwis yang ada.

“ Dialihkannya PKS pengelolaan wisata Pulau Merah, dari Pemda ke BUMDes harapannya untuk meningkatkan kesejahteraan warga sekitar , karena dibawah BUMDes itu kan ada Pokdarwis , “ ucap Bramuda.

Pihaknya akan mendorong Perhutani dalam perjanjian kerjasama yang baru ini untuk lebih berkontribusi. Hal iu cukup beralasan karena apa yang telah dikembangkan oleh Pokdarwis baik inovasi maupun even berdampak kepada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.

“ Perlu ada kedewasaan yang sama antara Perhutani dengan Pokdarwis, karena ini misi untuk kesejahteraan bersama, kalau kunjungan wisatawan naik, pendapatan tiketnya juga naik, Perhutani kan diuntungkan , “ jelasnya.

Sementara terpisah Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Irianto berharap PKS pengelolaan wisata Pulau Merah antara Perhutani dan BUMDes harus saling menguntungkan. Melihat sejarahnya wisata Pulau Merah pada awalnya merupakan upaya teman-teman Pokmas Pulau Merah menjadikan destinasi wisata unggulan di Banyuwangi.

Setelah perkembangan wisata Pulau Merah semakin meningkat, Perhutani sebagai pemilik lahan juga ada keinginan untuk menerima pendapatan yang semakin baik. Padahal dalam PKS, skema bagi hasil pendapatan pengelolaan wisata Pulau Merah telah diatur, yakni 60 persen diberikan kepada perhutani, 30 persen kepada pokmas dan sisanya 10 persen ke pemerintah daerah.

“Dari skema bagi hasil pendapatan itu, nampaknya terjadi kesenjangan, simbiosis mutualismenya tidak muncul, 60 persen yang diberikan kepada Perhutani belum pernah disumbangkan untuk kebutuhan pengembangan wisata Pulau Merah, hanya monoton begitu saja yang dijual, “ ungkap Irianto.

Menurut Irianto, berdasarkan aspirasi yang disampaikan perwakilan Pokmas Pulau Merah, pendapatan bagi hasil pengelolaan wisata Pulau Merah yang diterima sebesar 30 persen tersebut habis untuk biaya kebersihan, tenaga kerja dan lainnya.

“ Untuk PKS yang baru ini, kita perlu duduk bersama, bermusyawarah menyusun tehnis pengelolaan Pulau Merah dengan sebaik-baiknya dan salin menguntungkan, PKS yang baru ini antara Perhutani dengan BUMDes, Kami sebagai wakil rakyat akan mengawal proses ini sampai selesai , “ pungkas irianto.

Reporter : Hariyadi

Editor : Choiri

Related posts

banner 645x400
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *