Polemik Rasionalisasi THL Banyuwangi Ada Titik Terang

  • Whatsapp
Irianto, SH, Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi
Komisi I DPRD Raker bersama SKPD untuk paparan ANJAB dan ABK tidak ada masalah, justru SKPD keberatan ada rasionalisasi THL

KABAR RAKYAT – Komisi I DPRD Banyuwangi terus perjuangkan nasib 331 orang terdampak kebijakan rasionalisasi pemerintah daerah. Yang mengakibatkan, Kontrak Kerja Tenaga Harian Lepas (THL) Pemda Banyuwangi tidak diperpanjang.

Yang terbaru, Komisi I DPRD bersama eksekutif rapat kerja dalam agenda paparan Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) yang dijadikan alasan pengurangan THL.

Bacaan Lainnya

“Rapat kerja kami (Komisi I) dengan SKPD mulai siang hingga malam, ini sebagai bentuk konsistensi dewan mengawal persoalan THL agar tak jadi gejolak. Dan ternyata seluruh perangkat daerah yang kita panggil mempunyai analisa jabatan dan analisa beban Kerja yang kami minta,“ ucap Irianto, SH Ketua Komisi I, Jum’at (19/03/2021) malam.

Dari penjabaran Anjab dan ABK, sebut Irianto, masing-masing SKPD, ternyata mereka merasa keberatan dengan kebijakan rasionalisasi THL yang saat ini telah digulirkan. Karena antara jumlah personil dengan kapasitas kerja belum ideal.

“Tadi saya tanya ke Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, sampai berapa jauh satu pesapon menyapu jalan dan berapa kali dalam sehari, ternyata satu orang pesapon harus membersihkan 400 meter. Sehingga kita anggap masih membutuhkan tenaga, demikian juga di DPU Pengairan,“ jelasnya.

Pos terkait


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *