Potret Pemanfaatan Alokasi Anggaran Bagi Hasil Cukai Tembakau Kabupaten Probolinggo

281 views
cukai tembakao probolinggo

Foto : Sosialisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), di kabupaten Probolinggo. 

KABARRAKYAT.ID – Sebagai daerah penghasil tembakau Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2019 ini mendapatkan kompensasi alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp. 54.968.306.000. Jumlah alokasi ini mengalami peningkatan yang signifikan dibanding tahun 2018 lalu naik sebesar Rp. 1.894.401.604. Bantuan alokasi dana bagi hasil tembakau 50 persen difokuskan kepada pelayanan kesehatan masyarakat. Berikut apa saja yang mendapat kucuran dana cukai tembakau di luar sector kesehatan.

Hasil rapat koordinasi dinas terkait DBHCHT di Kabupaten Probolinggo tahun ini digunakan untuk mendanai 5 program kegiatan yang tersebar di 17 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Merujuk Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 222/PMK.07/2017, anggaran DBHCHT digunakan untuk mendanai program/kegiatan yang diprioritaskan mendukung jaminan kesehatan nasional paling sedikit 50 % dari alokasi yang diterima setiap daerah. Dari jumlah anggaran Rp.54.968.306.000 alokasi dana kesehatan teralokasi Rp. 27.921.856.205 sementara sisanya diperuntukan untuk program lain atau non kesehatan Rp. 27.046.449.795.

Asisten Administrasi Perekonomian dan SDA Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo M. Sidik Widjanarko mengungkapkan, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau merupakan salah satu komponen sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo. Disisi lain manfaat balik cukai tembakau diarahkan menyediakan lapangan kerja, melaksanakan pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat untuk menumbuhkan wirausaha baru.

“Optimalisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikikan mutu pelayanan kesehatan termasuk yang penting pengentasan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo,” ungkap Sidik Widjanarko.

Dengan dilaksanakannya sosialisasi ketentuan di bidang cukai ini Sidik berharap masyarakat Kabupaten Probolinggo dapat memahami dampak dan bahaya yang ditimbulkan dari asap rokok, meningkatkan kesadaran dan memahami bagaimana menjadi konsumen yang cerdas, bisa tahu persis dan teliti barang-barang apa yang harus dibeli sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan.

Lebih lanjut Sidik mengharapkan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Probolinggo dan Polres Probolinggo untuk bersama-sama dapat melakukan langkah-langkah proaktif dalam rangka memberantas peredaran rokok ilegal yang ada di Kabupaten Probolinggo.

“Saya mengharapkan agar masyarakat Kabupaten Probolinggo dapat menjadi bagian dari masyarakat yang ikut bertanggungjawab dalam pemberantasan rokok ilegal,” tandasnya.

Pemanfataan tersebar DBHCTH pada bidang kesehatan yang mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan untuk membayar jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah dan untuk pembelian ambulance, RSUD Waluyojati diperuntukkan pengadaan alat-alat kesehatan, RSUD Tongas diperuntukkan pengadaan instalasi gas medis dan pengadaan CPAP, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui gerakan makan produk olahan hasil peternakan melalui Posyandu, Dinas Perikanan melalui gerakan makan ikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berupa pembinaan Bina Keluarga Balita dalam rangka penanggulangan stunting.

Sementara untuk anggaran bidang non kesehatan dilaksanakan oleh beberapa OPD melalui beberapa program yaitu Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Program Pembinaan Industri oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Tenaga Kerja, Program Pembinaan Lingkungan Sosial oleh 12 OPD dan Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Terkait progam Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) dan Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo. Di awal tahun ini, salah satu program yang sudah mulai berjalan adalah Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo. Sosialisasi dilaksanakan mulai tanggal 20 Pebruari s/d 19 Maret 2019 di 12 Kecamatan yaitu Kecamatan Kotaanyar, Pakuniran, Kraksaan, Besuk, Krejengan, Sukapura, Gading, Maron, Pajarakan, Bantaran, Kuripan dan Paiton. Sosialisasi diikuti oleh masyarakat dari berbagai unsur yaitu Perangkat Desa, pedagang dan pelaku industri rokok.

Narasumber yang memberikan materi pada sosialisasi tersebut dari Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA, Polres Probolinggo dan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Probolinggo. Di setiap lokasi sosiaisasi juga dilakukan penandatanganan deklarasi Stop Rokok Ilegal oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Probolinggo.

Reporter : Richard

Editor : Choiri

#Dana Bagi Hasil cukai Tembakau Tahun 2019 # Sosialisasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau #Realisasi DBHCT#Pemkab Probolinggo

Author: 
    author

    Related Post

    banner 800x600)

    Leave a reply