Sunday, October 25, 2020
Home NUSANTARA JAKARTA Pusat Terbitkan SKB Netralitas ASN Antisipasi Konflik Kepentingan Pilkada

Pusat Terbitkan SKB Netralitas ASN Antisipasi Konflik Kepentingan Pilkada

REPORTERHar/Hartono
- Advertisement -

KABAR RAKYAT – Lembaga pemerintah pusat menerbikan surat keputusan bersama (SKB) untuk aparatur sipil negara (ASN) menjelasng masa Pilkada Serentak di akhir Tahun 2020.

SKB Netralitas ASN ini bertujuan untuk mengantisipasi serta menekan kejadian pelanggaran netralitas tersebut, pemerintah menerbitkan keputusan bersama sebagai Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam pesta demokrasi digelar akhir tahun 2020.

Yang bertandatangan, diantaranya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PANRB Tjahjo Kumolo bersama dengan Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian, Kepala Badan Kepegawaian Negara, BKN Bima Haria Wibisana.

Juga, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, KASN Agus Pramusinto, serta Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu Abhan menandatangani SKB tersebut yang dilakukan secara terpisah di kantor masing-masing.

Baca: Gubernur Khofifah Sematkan 2.694 Satyalancana Karya Satya ASN Pemprov Jatim Secara Bertahap

“Penerbitan SKB ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi ASN di seluruh Indonesia untuk tetap dapat menjaga netralitasnya dan tidak terlibat dalam politik praktis dimasa pilkada serentak,” jelas Menteri Tjahjo dalam acara Penandatanganan SKB Netralitas di Kantor Kementerian PANRB, Kamis, 10 September 2020.

Sebagaimana tercantum dalam UU No. 5/2014 tentang ASN, netralitas dimaksudkan bahwa ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Dengan demikian, meski hak suara ASN sebagai pemilih tidak dicabut, tetapi perlu diatur agar ASN tidak melanggar asas netralitas dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.

Menteri Tjahjo bahwa berbagai pengaturan yang tercantum dalam SKB ini bertujuan untuk mendorong sinergisitas serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari instansi pusat dan daerah dalam mengawasi ASN selama pesta demokrasi berlangsung.

Baca: Bawaslu Jatim Temukan 14 Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2020

“Selain itu, SKB ini juga ditujukan untuk menjadi pedoman dalam mewujudkan kepastian hukum terhadap penanganan pengaduan netralitas ASN,” lanjutnya.

Pilkada serentak tahun 2020 ini, diikuti oleh 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. Dari seluruh rangkaian Pilkada, terdapat empat tahap yang berpotensi terjadi pelanggaran netralitas.

Yakni dari sebelum pelaksanaan tahapan pilkada, tahap pendaftaran bakal calon kepala daerah, tahap setelah penetapan calon kepala daerah, serta tahap setelah penetapan kepala daerah yang terpilih.

Dengan terbitnya SKB ini, diharapkan dapat mengoptimalkan penanganan keterlibatan ASN dalam politik praktis yang memiliki potensi tinggi untuk terjadi.

Baca: Cegah Kluster Pilkada, Khofifah Contohkan Kampanye dengan Atribut yang Mengajak Patuhi Protokol Kesehatan

Implementasi SKB ini meminimalisir dampak ketidaknetralan ASN dan ASN dapat fokus untuk menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa Indonesia.

Perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan didaulat sebagai saksi dalam proses ini.

Tindak lanjut setelah penandatanganan SKB ini adalah pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Netralitas ASN untuk dapat mengawal ASN dalam gelaran Pilkada serentak ini.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah berupaya untuk menunda mutasi jabatan di pemerintah daerah guna menghindari kepentingan politis dalam jabatan tertentu.

Baca: Wagub Emil Ingatkan Paslon Pilkada Perhatikan Protokol Kesehatan

Sementara, Ketua Bawaslu Abhan menekankan agar ASN tidak menjadi alat kekuasaan dan fokus untuk melayani masyarakat serta terbebas dari kepentingan politik.

Dalam kesempatan tersebut, Plt. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Teguh Widjinarko menyampaikan bahwa rancangan SKB ini sempat tertunda karena hadirnya pandemi Covid-19 di Indonesia.

Namun, rancangan SKB ini dapat difinalisasi lebih lanjut sehingga lebih matang dan siap untuk diimplementasikan untuk mengawal netralitas ASN hingga proses pilkada serentak selesai.

“Secara garis besar, pedoman ini memberikan panduan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh ASN dalam menjalani politik praktis, tanpa membelenggu hak politik dari tiap ASN. Sehingga, pedoman ini menjadi sangat penting bagi ASN maupun Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam menjalankan tugas dalam hiruk pikuk pesta demokrasi pemilihan kepala daerah,” ujarnya.

Baca: Kapolda Jatim Minta Ulama Menjadi Pionir Sukseskan Jatim Bermasker

Proses penandatanganan SKB diikuti secara virtual melalui aplikasi zoom oleh 270 pemerintah daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2020. Selain itu, kegiatan ini terbuka untuk umum dan dapat disaksikan melalui kanal youtube Kementerian PANRB.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

POPULER

error: Selamat Membaca