Thursday, September 24, 2020
Home JATIM BANYUWANGI Rancangan Perda Kebudayaan dan Kearifan Lokal Banyuwangi Tertunda Butuh Harmonisasi Kemenkum HAM

Rancangan Perda Kebudayaan dan Kearifan Lokal Banyuwangi Tertunda Butuh Harmonisasi Kemenkum HAM

REPORTERHariyadi
- Advertisement -

KABAR RAKYAT – Pembahasan peraturan daerah ditunda sambil menuggu hasil harmonisasi dari Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jatim. Salah satunya adalah Raperda tentang Pemberdayaan Kebudayaan Dan Kearifan Lokal tertunda.

Raperda yang salah satu tujuannya untuk melindungi dan mengamankan kebudayaan dan kearifan lokal Kabupaten Banyuwangi agar tidak punah atau diakui sebagai budaya dan adat istiadat oleh daerah lain maupun negara lain ini dibahas bersama antara Komisi II dan Komisi IV DPRD.

Ketua Gabungan Komisi II dan IV, Drs, Syahroni mengatakan, rapat kerja pembahasan Raperda pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal diawali dengan paparan dari pengusul yakni Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang mengajukan pergantian judul Raperda.

Baca: Bupati Anas Titipkan Arsitektur Budaya Sejarah Pantai Boom ke Pelindo III

“Dalam paparanya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengusulkan judul Raperda diganti, yang awalnya pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal menjadi pemajuan kebudayaan dan kearifan lokal,“ ucap Syahroni saat dikonfirmasi, Senin (14/09/2020) di Gedung DPRD Banyuwangi

Setelah mendengarkan paparan dari  pengusul Raperda, gabungan Komisi II dan IV DPRD Banyuwangi melakukan konsultasi ke Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan di Jakarta dan Kemenkum HAM Kantor Wilayah Jawa Timur.

“Pandangan , pemikiran dari Kemenkum HAM sama, menyarankan Raperda harus dilakukan harmonisasi terlebih dahulu sebelum pembahasan dilanjutkan,“ ucapnya.

Baca: Pemerintah Banyuwangi Gelar Pameran Benda Purbakala 

Dengan demikian proses pengharmosisasian Raperda dimaksud agar tidak terjadi atau mengurangi tumpang tindih Peraturan Perundang-Undangan.

Dan di Banyuwangi sendiri, sebelumnya telah ada Peraturan daerah serupa yakni tentang pelestarian budaya dan adat istiadat.

“Raperda pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal ini, isi pasal per pasal maupun BAB nya ada yang sama dengan Perda pelestarian budaya dan adat istiadat, sehingga Dirjen memberi masukan agar disulkan perubahan Perda saja dan ngak perlu membentuk Perda baru,“ ucap politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) asal Rogojampi ini.

Baca: Di Banyuwangi Tidak Pakai Masker Ancaman Sanksi Denda atau 3 Hari Penjara

Maka untuk kelanjutan pembahasan Raperda pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal ini, menunggu hasil laporan pihaknya kepada pimpinan dewan, pembahasan Raperda dimaksud perlu dilanjutkan atau tidak.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

POPULER