Jumat, November 27, 2020
Beranda JATIM BANYUWANGI Rancangan Perubahan Perda Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Dibahas DPRD

Rancangan Perubahan Perda Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Dibahas DPRD

REPORTERHariyadi

KABAR RAKYAT – Panitia khusus DPRD Kabupaten Banyuwangi secara internal mulai melakukan pembahasan pasal demi pasal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan Perda No. 5 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.

Ketua Pansus perubahan Perda Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, Salimi mengatakan, perubahan Perda ini merupakan penyesuaian peralihan kewenangan terhadap penyelenggaraan pendidikan tingkat SMA maupun SMK yang sebelumnya kabupaten membawahi tingkatan tersebut, kemudian ditarik menjadi kewenangan propinsi.

“ Maka dalam perubahan Perda sistem penyelenggaraan pendidikan ini, semua ketentuan baik pada Pasal, Ayat maupu huruf yang mengatur jenjang pendidikan SMA dan SMK dihapus , karena sudah menjadi kewenangan propinsi, “ ucap Salimi saat dikonfirmasi, Kamis, (19/11/2020).

Selanjutnya dalam  revisi Perda, juga disisipkan BAB baru yang memuat tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan dalam rangka pengendalian pemanfaatan dana partisipasi masyarakat.

Namun berdasarkan hasil konsultasi ke Kementerian Pendidikan RI maupun ke Kementerian Hukum dan HAM, ketentuan ini masih belum bisa dicantumkan dalam perubahan Perda, karena bertentangan dengan regulasi diatasnya.

“ Sebenarnya niatan kami ingin membenarkan dan mengatur tentang pungutan maupun sumbangan masyarakat terhadap biaya pendidikan agar tidak menjadi persoalan, namun hasil konsultasi tidak memperbolehkan BAB ini dicantumkan , “ ucapnya.

Terkait dengan tambahan ketentuan tentang pungutan tersebut, Pansus masih akan melakukan pendalaman agar carut marut persoalan pungutan atau sumbangan biaya pendidikan yang sering menjadi keluhan masyarakat dapat diminimalisir.

Dijelaskan oleh Salimi, jika mencermati Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, sebenarnya pungutan maupun sumbangan biaya pendidikan yang bersumber dari masyarakat itu sah saja, selama syarat dan ketentuannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memenuhi prinsip keadilan.

“ Sumbangan biaya pendidikan itu sebenarnya sah-sah saja, tetapi sifatnya harus sukarela, tidak memaksa dan tidak mengikat, namjn yang sangat disayangkan kadangkala prateknya tidak benar sehingga timbul protes masyarakat , “ jelasnya.

Inisiasi yang dilakukan oleh anggota DPRD Banyuwangi melalui perubahan Perda sistem penyelenggaraan pendidikan terkait dengan pungutan maupun sumbangan biaya pendidikan dapat dipahami sebagai upaya untuk memiliki dasar hukum dalam proses melibatkan partisipasi masyarakat dalam memenuhi biaya pendidikan yang bersumber dari masyarakat.

“ terkait dengan ketentuan ini, masih perlu dilakukan kajian yang lebih dalam , “ ucapnya.

Politisi PDI-Perjuangan asal Kecamatan Singojuruh ini menambahkan, perubahan Perda sistem penyelenggaraan pendidikan juga menambahkan BAB tentang penyelanggaraan pendidikan informal untuk menjamin kesetaraan hak dalam mendapatkan pendidikan bagi setiap warga negara.

Mengubah Pasal 67 dalam rangka menumbuhkembangkan potensi lokal melalui pendidikan dasar. Mengubahdan menambah Pasal baru sebagai penguatan terhadap kedudukan Komite, tugas dan fungsinya . Serta menambahkan ketentuan baru dalam rangka menguatkan peran pemeritah daerah, khususnya fungsi pengendalian dana masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

“ Kita targetkan akhir bulan Nopember 2020, pembahasan perubahan perda sisitem penyelenggaraan pendidikan finalisasi , “ pungkas Salimi.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

POPULER

error: Selamat Membaca