Saturday, August 15, 2020
Home TOKOH INSPIRATIF Rindu Pemimpin Anti Pencitraan

Rindu Pemimpin Anti Pencitraan

Oleh: Mahdiah Imadul Ummah, S.Pd*

Beda, itulah yang terasa pada malam-malam Ramadhan tahun ini, bukan hanya merdu lantunan Al Qur’an yang sayup-sayup terdengar, tapi riuh suara para kepala keluarga yang tengah bersiaga turut meramaikan suasana.

Pos kamling yang lama tidak terjamah, kini mendadak terisi oleh para lelaki yang berjaga. Bagaimana tidak, maraknya kasus kriminal mulai dari pencurian, pembegalan hingga penculikan banyak menghiasi pemberitaan. Alhasil keresahan tidak dapat terhindarkan.

Kasus kriminal memang sudah menjadi barang biasa di negeri ini, tidak pernah sepi menghiasi pemberitaan media massa. Namun hari ini jumlah kasus semakin meningkat tajam, laksana jamur di musim penghujan.

Kondisi ekonomi dikala wabah menjadi salah satu faktor pemicunya. Banyaknya PHK, tidak beroperasi sementara tempat bekerja, lesunya daya beli masyarakat hingga kebijakan membebaskan ribuan narapidana menambah pelik kondisi disaat ekonomi kian mencekik.

Wajar saja jika pendapatan tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari ditambah lemahnya iman, menjadikan mencuri sebagai alternatif solusi, daripada anak istri mati karena tidak makan nasi. Sebab faktanya telah banyak korban berjatuhan, bukan karena pandemi tapi karena perut tidak terisi.

Banyaknya berita kematian akibat kelaparan akhir-akhir ini adalah bagian dari fenomena gunung es yang telah lama tersimpan di Indonesia, sebagaimana data yang dilansir pada November tahun lalu oleh Asian Development Bank (ADB) bersama dengan International Food Policy Research Institute (IFPRI).

Dalam dokumen yang  bertajuk Policies to Support Investment Requirements of Indonesia’s Food and Agriculture Development During 2020-2045 mengungkapkan, sebanyak 22 juta penduduk Indonesia masih mengalami kelaparan kronis.

Jumlah tersebut sekitar 90% dari total penduduk miskin Indonesia yakni 25 juta jiwa. Dan tentunya dengan kondisi ekonomi hari ini, jumlah tersebut tidak lantas menurun tapi kian menggunung.

Kondisi ini tentu mengusik pemerintah sebagai penanggung jawab utama atas kehidupan rakyatnya, berkesesuaian dengan amanat konstitusi yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Maka diluncurkanlah paket-paket kebijakan ekonomi untuk menghadapi corona. Sayangnya, kebijakan tersebut seolah hanya iming-iming belaka. Betapa tidak? Bantuan yang dinanti-nantikan sebagai penyambung nyawa, harus terhenti penyalurannya hanya karena label tas yang belum tercetak.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

POPULER