Satgas Covid-19 Banyuwangi Kembali Berlakukan Pengendalian Kegiatan Masyarakat

  • Whatsapp

Pasar Modern
Jam Operasional Pasar Modern

KABAR RAKYAT – Satgas Covid-19 Banyuwangi, kembali kendalikan kegiatan masyarakat lewat Surat Edaran (SE) yang telah ditandatangani bersama oleh Ketua dan Wakil Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten.

Kebijakan tersebut berlaku awal Februari 2022, terkait pengendalian jam-jam operasional, seperti destinasi wisata, restoran dan warung makan, pusat perbelanjaan, toko modern dan toko tradisional.

Sekretaris Satgas Covid-19, Ir. H. Mujiono, MM juga Sekda Kabupaten langsung sosialisasi SE terbaru lewat pertemuan online yang diikuti seluruh Camat, Lurah dan kepala desa, Selasa (2/2/2021). Turut hadir, perwakilan Forkopimda, Kemenag dan sejumlah instasi vertikal.

Kebijakan itu diambil, sebut Sekda Mujiono, berdasarkan tingginya angka perkembangan kasus Covid-19 di Banyuwangi. Maka Satgas Covid-19 kembali menyusun kebijakan terbaru guna pengendalian penyebaran Covid 19 di daerah.

“Saat ini penularan virus Covid 19 di daerah terus terjadi. Saya minta warga tetap harus diaiplin pada protokol kesehatan. Vaksinasi sudah mulai jalan, namun ini bukan berarti kita harus kendor. Justru vaksinasi melengkapi upaya disiplin pada prokes untuk menghindari papara virus corona,” ujarnya.

SE tersebut secara resmi ditandatangani Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten,  juga Bupati Banyuwangi Abd. Azwar Anas dan para Wakil Ketua Satgas Covid-19, yakni Kapolresta Banyuwangi Kombes Arman Asmara Syarifuddin, Dandim 0825 Letkol Inf. Yuli Eko Purwanto, Kepala Kejaksaan Negeri Mohammad Rawi, Danlanal Letkol Laut (P) Joko Setiyono dan Ketua Pengadilan Negeri Nova Flory Bunda.

“Selain dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat, juga perlu membatasi kegiatan yang berpotensi terjadinya penularan. Nah, ini diatur lewat kebijakan SE ini,” imbuh Mujiono.

Dalam pertemuan itu, ada 11 poin kebijakan baru dituangkan dalam SE yang dibacakan Sekda Mujiono. Pertama, seluruh destinasi wisata beserta usaha jasa pariwisata yang ada didalamnya beroperasi pukul 09.00-15.00, dikecualikan Kawah Ijen yakni pukul 03.00 -08.00 dan Pantai Marina Boom pukul 09.00 – 20.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50 persen dari kapasitas.

Kedua, seluruh Kafe, restoran, rumah makan, warung, lesehan, pasar wisata kuliner dan tempat-tempat uliner lainnya beroperasi mulai pukul 07.00 – 20.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50 persen dari kapasitas, kecuali layanan pesan antar/dibawa pulang tetap diijinkan sesuai jam operasional restoran.

“Pengecualian untuk jam buka tutup di Gunung Ijen karena menyesuaikan dengan kebijakan BKSDA. Sedangkan operasional di Pantai Marina Boom untuk mengakomodir warung -warung rakyat yang ada didalamnya, sehingga bisa sama dengan poin nomor dua” terang Mujiono.

Ketiga, karaoke dan tempat hiburan beroperasi pukul 11.00 – 20.00 WIB dengan kapasitas maksimal 50 persen. Keempat kegiatan usaha di seluruh RTH beroperasi dari pukul 12.00– 20.00 wib, kecuali aktifitas olahraga yang bersifat operasional dan tidak bergerombol. Kelima, membatasi kegiatan masyarakat yang bersifat keagamaan, keramaian dan perayaan (sesuai Perbup No. 51 Tahun 2020).

“Keenam, Pusat Perbelanjaan beroperasi pukul 10.00-18.00 dan pengelola wajib menyediakan pos pengawasan protokol kesehatan. Ketujuh, toko-toko (modern/minimarket/tradisional) jam operasionalnya sama dengan poin 6, dikecualikan untuk fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan maksudnya adalah apotek, klinik, RS dan sejenisnya,” cetus Mujiono.

Ke-delapan seluruh jenis penginapan mewajibkan pengunjung melampirkan hasil negative rapid antigen/Swab PCR. Ke-sembilan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka pada satuan Pendidikan diatur tersendiri.

“Kesepuluh, pelangaran terhadap ketentuan diatas diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Kesebelas, SE berlaku efektif mulai tanggal 2 Februari 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai situasi dan kondisi,” jelas Sekda Mujiono.

Sekda Mujiono pun meminta agar seluruh camat dan Kepala Desa untuk sosialisasi SE terbaru ini masyarakat dengan baik. Agar warga benar-benar patuh kebijakan tersebut, sehingga tujuan memutus mata rantai penularan Covid 19 bisa terwujud.

“Kami minta agar setiap poin yang terdapat dalam SE bisa disosialisasikan secara jelas kepada warga,” pungkasnya.***

Pos terkait


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *