Sebutan Republik Plt, Ini Kata Ketua Komisi I DPRD Bondowoso

  • Whatsapp
H Tohari Ketua Komisi I DPRD Bondowoso
KABAR RAKYAT – Ketua Komisi I DPRD Bondowoso, Tohari S. Ag, menyebutkan Bondowoso kini menjadi republik Plt (Pelaksana Tugas). Penyebutan tersebut karena 14 OPD dilingkungan Pemkab Bondowoso kini dijabat oleh Plt.
Pasalnya, ada 14 OPD di Bondowoso yang dipimpin oleh Plt di antaranya,  Sekretaris Daerah, BKD, Dinas Sosial, Disparpora, BPBD, Dispendik, Bapenda, Inspektorat, RSUD Koesnadi, Diskominfo, Dinas Pertanian, serta Dinas Perumahan dan Permukiman, Satpol PP dan Camat Kota.
Pihaknya selaku mitra pemerintah selalu mengingatkan untuk segera dilakukan open bidding. Open Bidding yang direncanakan dari bulan April tahun 2020,  hingga kini belum terlaksana.
“Waktu itu bilang ke saya pengisian ini bulan empat (April 2020), setelah hari raya rampung. Saya kok masih yakin hari raya tahun ini belum selesai juga,”ungkapnya.

Menurutnya, open bidding ini sangat ditunggu oleh masyarakat luas, dari ASN pun berharap untuk segera dilaksanakan.
“Kalau tidak, karir ASN bisa macet,” katanya saat ditemui di Kantor DPC PKB Bondowoso, Jumat (5/3/2020).
Untuk anggaran di DPRD, kata Tohari, sudah disiapkan bahkan ada kekuranganpun sudah ditambah, namun hingga kini belum selesai dilakukan open bidding.
“Setiap kita melakukan hearing, rapat kerja, pasti jawabannya begitu. Ia pak, sudah. Tinggal kita menunggu satu atau dua bulan ini,”ucapnya.
Tohari berharap, BKD untuk tidak ragu dalam melangkah untuk melaksanakan open bidding.
“Karena jika tidak ada langkah yang nyata, saya yakin bisa 100% semua OPD dijabat oleh Plt. Hingga 2023 Bupati pun bisa dijabat oleh Plh,”tegasnya.
Ditanya soal BKD tidak segera melakukan open bidding, apakah Fraksi yang dipimpinnya akan melakukan interpelasi. Tohari menegaskan Fraksi Kebangkitan Bangsa belum mengarah untuk melakukan interpelasi.
“PKB belum mengarah kesana mas,”pungkasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Plt Kepala BKD, Apil Sukarwan, mengaku hingga saat ini pihaknya masih menunggu rekom lelang jabatan l dari KASN sebagaimana yang telah diajukan.
“Yang diajukan itu formasi dan Pansel. Kalau Pansel ditolak ya tidak bisa jalan. Kan yang mengerjakan itu Panselnya, BKD hanya sekretariatan. Tunggu aja, lebih cepat rekomnya lebih baik,” tutupnya.*

Pos terkait


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *