Sekda Menampik Kotak Bondowoso Bersedekah adalah Pungli

  • Whatsapp
Sekda Bondowoso Sukaryo didampingi Gozal Rawan Kabag Umum Pemkab Bondowoso saat jumpa pers di ruang rapat Pemkab Bondowoso.
Sekda Bondowoso Sukaryo didampingi Gozal Rawan Kabag Umum Pemkab Bondowoso saat jumpa pers di ruang rapat Pemkab Bondowoso.

KABAR RAKYAT – Pj. Sekdakab Bondowoso Soekaryo, SH, MM menampik jika kotak amal yang diletakkan setiap kantor pemerintahan bahwa hal itu bukan sebagai bentuk pungutan liar (Pungli).

“Apa yang kita lakukan, kotak amal yang diletakkan itu sama sekali tidak penuhi unsur tindak pidana Pungli,” kata Sekdakab Soekaryo, Selasa (5/1).

Kata Soekaryo, untuk tindak pidana pungli itu sendiri yakni adanya kecenderungan untuk memperkaya diri dengan cara memaksa oleh seseorang atau lembaga. Dan juga melakukan teknis dan perilaku dengan niat tidak baik.

“Disini kan tidak ada sama sekali. Semua resmi dan bahkan belum terkumpul juga,” katanya.

Dijelaskannya, hasil dari sedekah itu sudah terkumpul dan lalu disetor pada Program Tape Manis, untuk penyalurannya nanti akan dilakukannya dengan Instansi terkait.

“Itu tentunya untuk penyalurannya nanti akan dilakukan dengan instansi terkait yang menangani untuk disalurkan, untuk betul-betul kepada orang miskin,” jelasnya.

Dasar aturan, jelas Soekaryo, pemberian kotak amal disetiap OPD ada landasan aturan yakni, Permen Sosial No. 15 Tahun 2017. Yang dijelaskan di Pasal 11 dan 18.

“Jadi kami menentukannya ditempat-tempat kalau ada tamu kan lewat disini, kalau orang mau rapat lewat disini. Artinya itu suka rela, ada yang ngasi, ada yang tidak juga,” terangnya.

Menurutnya, dikarenakan ketidak cukupan APBD, dimana semisal untuk menangani terhadap orang miskin. “Jalan pintas barangkali ada orang yang mau beramal,” urainya.

Sekdakab Soekaryo menerangkan payung hukum terkait penempatan kotak amal Bondowoso bersedekah itu, mengacu pada Peraturan Bupati No.42a Tahun 2019 tentang gerakan, tanggap dan peduli masyarakat miskin Kabupaten Bondowoso.

Disamping itu pula ada Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2015, tentang tata cara pengumpulan dan penggunaan sumbangan masyarakat bagi penanganan fakir miskin.***

Pos terkait


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *