Sekda Mengaku Tidak Tahu Isi Aspirasi Tertulis Wong Pancer Tertuju Bupati dan Kapolresta

  • Whatsapp
Wong Pancer diterima Sekda Bwi
H. Mujiono, Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi menerima warga menamakan diri Wong Pancer di Kantor Bupati Banyuwangi, Selasa (18/2/2020). Ft. Hariyadi/KabarRakyat.ID

KabarRakyat.ID – Puluhan orang yang mengatasnamakan diri Wong Pancer telah mendatangi Kantor Bupati dan Mapolresta Banyuwangi, Selasa (18/2).

Kedatangan Wong Pancer itu untuk menyampaikan aspirasi tertulisnya, yang dimasukkan dalam amplop tertutup berwarna coklat yang ditujukan kepada Bupati Banyuwangi, H. Abdullah Azwar Anas, M.Si dan Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol. Arman Asmara Syarifudin.

Read More

Sekretaris Kabupaten Banyuwangi, Ir. H. Mujiono, M.Si saat dikonfirmasi KabarRakyat.id di Kantor Pemkab Banyuwangi, Selasa (18/2/2020), mengatakan, bahwa ada keinginan dan aspirasi dari Wong Pancer melalui surat beserta lampiran yang ditujukan kepada Bupati Banyuwangi. Namun dirinya tidak mengetahui aspirasi dan keinginan Wong Pancer yang dituangkan dalam surat tersebut.

“ Meski menerima, kami tidak berhak membuka surat ini karena ditujukan kepada Bupati Banyuwangi. Ada mekanisme yang mengatur, kalau nanti diturunkan kepada Sekda, baru kami lanjutkan kepada Dinas yang menangani dan juga bisa kepada beberapa SKPD terkait,” kata Mujiono.

Menurutnya, Pemerintah Daerah memberikan ruang kepada masyarakat Banyuwangi untuk menyampaikan aspirasi, usulan maupun masukan. Baik yang pro maupun kontra terkait dengan seluruh aktivitas  program pembangunan dan investasi  yang berasal dari pemerintah pusat, Propinsi Jawa Timur maupun dari Kabupaten Banyuwangi sendiri.

“ Warga Banyuwangi ini ada 1,7 juta jiwa dan setiap warga mempunyai hak untuk berpendapat dengan karakter yang berbeda-beda. Tentu jika ada kegiatan oleh pemerintah daerah, pusat atau propinsi yang berhubungan dengan investasi, tentu ada penilaian yang berbeda-beda. Ada yang pro dan kontra, itu hal biasa. Itu demokrasi kita, tentu semua kita sikapi,” jelas Mujiono.

Selanjutnya, dari semua usulan, masukan, saran dari masyarakat, baik yang pro maupun kontra tadi, akan dikumpulkan menjadi satu kesatuan untuk dikaji bersama baru hasilnya akan disimpulkan.

Disinggung terkait adanya warga yang menolak tambang Tumpang Pitu yang menggelar aksi nggowes ke Surabaya untuk menyampaikan aspirasi kepada Gubernur Jawa Timur, Mujiono menyebut hal itu merupakan hak warga untuk menyampaikan pendapatnya.

“Setiap manusia, warga masyarakat mempunyai pendapat yang berbeda-beda, itulah demokrasi. Tanggapan pemerintah daerah ya..silahkan untuk menyampaikan aspirasi maupun pendapatnya,” sebutnya.

“Nanti domainnya provinsi yang akan memberikan jawaban atau provunsi akan kolaborasi dengan pemerintahan kabupaten. Pasti akan kita kroscek pengaduan yang pro atau kontra dan akan kita kaji dan sikapi bersama-sama dan hasilnya kita sampaikan bersama pula,” pungkas Mujiono.

Lalu mengapa DPRD Banyuwangi, tidak mendapatkan surat pengaduan masyarakat tersebut? Belum ada yang tahu. Lembaga wakil rakyat, DPRD juga memberikan balasan saat salah satu unsure ketuanya, dihubungi via ponselnya.

Reporter: Hariyadi

Editor: Rony DE

Related posts

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *