Sidang Paripurna DPRD, KUA-PPAS APBD 2018 Eksekutif Sepakat Dibahas Bersama

  • Whatsapp

Penandatanganan digelar dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, H.Joni Subagio,SH.MH didampingi Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara,SE dan dua Wakil Ketua DPRD, Ismoko dan Yusieni. Serta dihadiri Bupati Banyuwangi,H.Abdullah Azwar Anas,M.Si, Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko,S.Sos, Sekretaris Daerah, Drs, Djadjat Sudrajat,M.Si, Asisten, Jajaran Kepala SKPD, Camat dan Lurah se Banyuwangi.

Banyuwangi – Setelah dilakukan pembahasan secara maraton, akhirnya DPRD Kabupaten Banyuwangi bersama eksekutif menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2018.
Penandatanganan digelar dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, H.Joni Subagio,SH.MH didampingi Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara,SE dan dua Wakil Ketua DPRD, Ismoko dan Yusieni.
Serta dihadiri Bupati Banyuwangi,H.Abdullah Azwar Anas,M.Si, Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko,S.Sos, Sekretaris Daerah, Drs, Djadjat Sudrajat,M.Si, Asisten, Jajaran Kepala SKPD, Camat dan Lurah se Banyuwangi.
Wakil Ketua DPRD selaku pimpinan Badan Anggaran, Yusieni saat membacakan hasil akhir pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun 2018 mengatakan, penyusunan KUA-PPAS APBD Banyuwangi Tahun 2018 berdasarkan atas Permendagri No. 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018. Dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No.7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021, serta RKPD banyuwangi Tahun 2018.
“ Kebijakan Umum Anggaran APBD Tahun 2018 merupakan penjabaran dari RPJMD dan RKPD, dengan sumber pendanaan dari pendapatan dan penerimaan daerah, dengan asumsi-asumsi indikator ekonomi makro,” ucap Yusieni dihadapan rapat paripurna.
Kebijakan Umum Anggaran untuk pendapatan daerah,akan difokuskan pada upaya pengelolaan dan peningkatan pendapatan daerah. Sedangkan Kebijakan Umum Anggaran belanja daerah tahun 2018, diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan.
“ Pembiayaan daerah tahun 2018, untuk menjaga kesinambungan kemampuan fiskal daerah, sehingga antara sisi pendapatan daerah dan belanja daerah secara makromenjadi berimbang, tidak mengalami defisit atau surplus,” jelas Yusieni.
Pendapatan Daerah dalam KUA-PPAS APBD Tahun 2018, diproyeksikan sebesar Rp. 2.971.164.012.819,91 sen. Naik sebesar Rp. 278.243.590,31 sen atau 10,33 Persen,dibandingkan dengan target Pendapatan Daerah tahun 2017.
“ Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan akan mencapai Rp. 527.381.378.134,91 sen, mengalami peningkatan sebesar 35,71 persen,dibandingkan dengan target Pendapatan Asli Daerah tahun 2017,”ungkap Yusieni.
Belanja Daerah Tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp. 3.164.000.012.819,91 sen, meningkat sebesar Rp. 126.243.590.520,31sen, atau4,39 persen, dibandingkan pada APBD Tahun 2017. Pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp. 29 Miliar, bila dibandingkan dengan Pembiayaan Daerah pada APBD tahun 2017.

Reporter : Hariyadi

Related posts

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *