Minggu, November 29, 2020
Beranda KEBIJAKAN Stanley: Dewan Pers Hanya Tangani Laporan Bagi Media yang Terdaftar, Ini Tanggapan...

Stanley: Dewan Pers Hanya Tangani Laporan Bagi Media yang Terdaftar, Ini Tanggapan Sekjen JMSI

Press Rilease

KABAR RAKYAT – Pemilihan Umum, termasuk pemilihan kepala daerah, menjadi momen politik yang paling sering dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk memproduksi hoaks demi menyudutkan lawan politik. Karena ada korelasi positif antara ketegangan politik dan penyebaran kabar bohong atau hoaks.

Begitu, diingatkan praktisi media Josep Adi Prasetyo dalam kegiatan “Ngobrol Pintar Cara Orang Indonesia” atau “NGOPI COI” dengan tema “Media, Internet dan Hoaks”.

Yang dilaksanakan lembaga negara, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Gorontalo, kemarin Jumat (6/11/2020).

Kegiatan yang dibuka Walikota Gorontalo Marten Taha itu dihadiri puluhan wartawan, humas berbagai instansi, ayahanda atau kepala desa dan anggota Bintara Pembina Desa atau Babinsa.

Baca : Arumi : Menjadi Cantik dan Ganteng Tidaklah Cukup

Mantan Ketua Dewan Pers yang akrab disapa Stanley ini mengatakan, hoaks lebih banyak beredar di media sosial seperti grup WhatsApp, Instagram, Facebook dan Youtube.

Praktisi media, Stanley yang juga pernah menjabat Wakil Ketua Komnas HAM, di Indonesia jumlah handphone yang digunakan sudah lebih dari tiga ratus juta unit atau lebih banyak dari jumlah penduduk. Ini berarti satu orang memiliki lebih dari satu handphone.

Dia menambahkan, kalangan masyarakat bawah adalah pihak yang paling banyak menggunakan handphone. Karena pemahaman yang kurang, masyarakat kalangan bawah tidak lagi memeriksa kebenaran informasi yang diterimanya, biasanya langsung disebarkan. Kalangan bawah ini yang berkontribusi besar dalam menyebarkan hoaks.

Sedangkan hoaks bila sudah menyangkut menyerang lawan politik pasti dibuat kelompok masyarakat “atas” atau mereka yang memiliki pengetahuan luas.

Baca : Sambut Hari Pahlawan, KAI DAOP 9 Gratiskan Guru dan Nakes Naik KA

Itu sebabnya Stenley mengingatkan wartawan, sebagai orang yang memiliki pengetahuan luas untuk tidak ikut-ikutan menyebar hoaks. Cara terbaik menghindarkan ini adalah mematuhi hukum besi, yakni konfirmasi menjaga keberimbangan berita.

“Bila ada media yag dilaporkan (karena diduga menyebarkan hoaks) Dewan Pers hanya akan memeriksa media yang sudah terdaftar di Dewan Pers. Bila tidak terdaftar, Dewan Pers menyerahkannya pada aparat hukum,” ujar Stanley.

JMSI Membantu Dewan Pers

Sekretaris Jenderal Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Mahmud Marhaba, secara terpisah mengatakan dirinya sangat mendukung penyataan Stanley itu.

Menurutnya, apa yang disampaikan Stanley sejalan dengan maksud pendirian JMSI, wadah perkumpulan perusahan pers di tanah air.

Baca : Waditreskrimsus Polda Bali Dijabat Putra Asli Banyuwangi

JMSI memiliki visi menciptakan ekosistem pers nasional yang sehat, serta berupaya membantu perusahan pers di berbagai daerah menjadi perusahaan pers yang profesional dan terdaftar di Dewan Pers.

“Ada lebih dari 50 ribu media siber tersebar di tanah air. Tidak mungkin bisa ditangani oleh Dewan Pers sendiri. JMSI hadir untuk membantu perusahan pers terdaftar di Dewan Pers sehingga kerja Dewan Pers bisa terbantu oleh JMSI,” ujar Mahmud, Sabtu (7/11/2020).

JMSI secara resmi mendaftarkan diri menjadi konstituen Dewan Pers tanggal 26 Oktober lalu. Kini ratusan media siber sudah menyatakan diri bergabung menjadi anggota JMSI.

“Media yang menjadi anggota JMSI secara otomatis kami daftarkan sebagai anggota di Dewan Pers. Kita kawal setiap anggota JMSI untuk terdaftar secara adminstrasi dan faktual di Dewan Pers,” tegas Mahmud yang konfirmasi dari sambungan telepon usai kegiatan BNPT dan FKPT di Gorontalo.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

POPULER

error: Selamat Membaca