TAPD Tahu Program Bupati Bondowoso Tak Masuk

200 views

KABARRAKYAT.ID – Gaduh tidak masuk program priotitas janji politik, Bupati KH. Salwa Arifin dan Wakil Bupati H. Irwan Bahtiar, tentang kesejahteraan guru ngaji dan Bosda Madin dalam rancangan APBD 2019.

Ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), Plt (pelaksana tugas) Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Bondowoso Drs. H. Karna Suswandi, MM lebih punya alasan yang jelas terkait hal tersebut.

Itu disampaikan Ketua DPD LSM Jaka Jatim, Jamharir saat acara ngopi bareng sejumlah wartawan di salah satu Cafe Bondowoso tadi malam, (3/10/2018).

Menurut Jamharir, Plt. Sekdakab memiliki peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomer 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah.

“Jadi, Sekda ini juga memiliki peranan dan fungsi untuk membantu penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggara pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah,”kata Jamharir.

Ia mengaku heran karena salah satu visi dan misi Bupati Bondowoso, KH. Salwa Arifin yang seharusnya masuk dalam APBD 2019 justru kosong, padahal, Sekda beberapa waktu yang lalu telah melakukan pertemuan bersama sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan tim yang berjumlah 10 orang yang merupakan utusan dari tim pemenangan Salwa-Irwan untuk menyatukan persepsi dan memasukkan sebagian visi dan misi Bupati terpilih.

“Saya yakin, dalam pertemuan itu sudah pasti ada kesepakatan-kesepatan mana saja program-program prioritas yang diantaranya adalah meningkatkan kesejahteraan guru ngaji dari Rp. 800.000 menjadi Rp. 1,5 juta, Bantuan Bosda Madin yang awalnya 10 bulan menjadi 12 bulan,” kata Jamharir.

Apabila semua kesepakatan itu telah dicapai, maka tidak ada alasan bagi sekda untuk tidak merumuskan dan memasukkan program-program tersebut dalam draf APBD 2019. Maka tidak salah jika kemudian Ketua DPRD Bondowoso mempertanyakan ke masyarakat mengapa program tersebut tidak masuk dalam draf APBD 2019. “Sekarang pertanyaan nakalnya adalah, apakah Sekda memiliki unsur kesengajaan untuk tidak memasukkan program unggulan Bupati ini. Apakah hal itu merupakan sikap pembangkaan yang dilakukan oleh Sekda. Saya kira pertanyaan ini wajar karena memang Sekda memiliki otoritas untuk melakukan itu,” terangnya.

Karena sudah tidak masuk ke dalam draf APBD 2019, saat ini, DPRD Bondowoso harus bisa menghilangkan ego politik demi kemaslahatan masyarakat untuk membahas dan mencoba memasukkan program tersebut  ke dalam draf APBD 2019. Sebab jika tidak maka program Bupati tersebut baru akan dirasakan oleh masyarakat pada tahun 2020.

Selain itu Jamhari meminta agar Bupati dan atau Wakil Bupati untuk segera memanggil Sekda dan dimintai penjelasan terkait hal itu. Sebab, dari sanalah akan dapat diketahui siapa dan apakah ada motif tertentu dengan tidak memasukkannya program Bupati ke dalam APBD 2019. “Sebab Bupati sangat getol memperjuangkan ini,” katanya.

Reporter: Muklis/cw-1

Editor: Coi/Choiri

#BupatiBondowoso #DPRDBondowoso #DraftAPBD2019

Author: 
    author

    Related Post

    banner 800x600)

    Leave a reply