Friday, October 30, 2020
Home JATIM BANYUWANGI Temui DPRD, Perusahaan Radio Mengeluh Radio Illegal

Temui DPRD, Perusahaan Radio Mengeluh Radio Illegal

REPORTERHariyadi
- Advertisement -

KABAR RAKYAT – Perusahaan radio  yang tergabung Jaringan Radio Siaran Banyuwangi (JRSB) mengeluh makin banyak frekuensi tak berizin atau radio illegal tumbuh subur di Banyuwangi.

Keluhan ini secara langsung telah disampaikan kepada Komisi I DPRD Kabupaten Banyuwangi, Selasa (13/10/2020).

“Saat ini radio ilegal di Banyuwangi sangat banyak dan kian bertambah. Tidak hanya di Banyuwangi selatan saja, kini sudah masuk di wilayah Banyuwangi kota,” ucap ketua JRSB, Herdi Heriyanto.

Hasil pemetaan JRSB, populasi radio abal-abal ini berkembang hingga mencapai 200 titik, yang tersebar di seluruh Kecamatan yang ada. Selain keberadaannya yang tak berizin, tentu hal ini dapat mengancam keberlangsungan radio yang sudah memiliki ijin resmi.

Baca : Cegah Pelajar Ikut Demonstrasi, Gubernur Khofifah Minta Sekolah Libatkan Komite Sekolah dan OSIS

Ancaman kedua datang dari potensi penyiaran berita yang tidak memiliki sumber  yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga rawan tersiarnya informasi hoaks. Selebihnya, maraknya frekuensi ini dikhawatirkan juga dapat membahayakan transportasi penerbangan yang ada di Banyuwangi.

“Kalau terus dibiarkan ya bisa hancur industri radio penyiaran ini. Sekarang radio-radio gak jelas ini sudah berani main-main dengan iklan. Pengaduan ke DPRD ini adalah jalan terakhir kita. Kalau hanya mengandalkan regulasi pusat yang ada, ini tidak akan sampai ke daerah,” jelasnya.

Sementara itu, DPRD Banyuwangi sepakat jika aturan mengenai perizinan radio harus dipertegas. Untuk itu, pihaknya akan mengusulkan aturan ini agar dimuat kedalam Peraturan Daerah (Perda).

“Kami akan berupaya untuk membuat peraturan daerah dulu. Karena rujukan Undang-undang harus ditindaklanjuti dengan Perda. Karena yang jelas ini merugikan,” kata Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Irianto kepada Awak Media.

Baca : Cegah Pelajar Ikut Demonstrasi, Gubernur Khofifah Minta Sekolah Libatkan Komite Sekolah dan OSIS

Diharapkan, Perda ini nantinya dapat meningkatkan retribusi daerah. Karena sejauh ini belum ada peraturan daerah yang mengatur mengenai izin radio non komersial atau radio komunitas.

“Karena sejauh ini kami melihat tidak ada retribusi yang bersumber dari radio komunitas. Untuk itulah kalau sudah ada aturannya disini, semua pasti akan ada tindak lanjut dan konsekuensinya,” kata Irianto usai menemui perwakilan Jaringan Radio Siaran Banyuwangi (JRSB) di gedung DPRD Banyuwangi.***

EDITORChoiri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

POPULER

error: Selamat Membaca