Tingkatkan Koordinasi dan Pencegahan Dini, Semua Peserta Pemilu Harus Diperlakukan Sama

72 views
banner 468x60)
Pengawas Pemilu 3 copy

Foto: Komisioner Bawaslu Kabupaten Banyuwangi Hasyim Wachid dan Komisioner Bawaslu Provinsi Jatim

KABARRAKYAT.ID – Semakin dekatnya pemilu 17 April 2019, Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Nur Elya Anggraini, S.Sos., M.Si meminta kepada seluruh jajaran pengawas pemilu agar terus meningkatkan koordinasinya dengan aparat keamanan guna mencegah potensi-potensi kerawanan.

“Early warning, pencegahan dini. Jangan sampai meletus. Saya tidak ingin nanti, jelang-jelang sekarang kondusif, bisa-bisa jelang hari H meletusnya di Banyuwangi. Nggak pengen dengar saya itu. Saya nggak pengen di Jawa Timur terjadi letupan-letupan yang terkait dengan tahapan,” kata Elya saat memberikan materi kepada seluruh Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Banyuwangi pada acara “Gathering Pengawasan Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2019” di Bos Pro Adventure Songgon, Banyuwangi, pada Minggu (03/3/2019)

Kordiv Humas Bawaslu Provinsi Jatim itu meminta kepada setiap Panwascam agar memperlakukan semua peserta pemilu dengan jarak dan perlakuan yang sama. Artinya, harus bisa adil memperlakukan semua peserta pemilu. Jika satu caleg diterima di kantor, maka caleg-caleg lainnya juga harus diterima di kantor.

“Selama seperempat final, semi final sampai nanti babak final 17 April 2019, minimalisir kesalahan-kesalahan kita. Terutama pada prosedur penanganan pelanggaran. Harus sama, jangan beda. Nanti Kecamatan A ada kasus seperti ini ditangani dengan model A, Kecamatan B dengan kasus yang sama ditangani dengan model A aksen, dengan C misalnya. Ini kan sudah ada perlakuan yang tidak sama. Itu mohon dihindari, karena pasti muncul protes. Kok ini diginikan, kok saya diginikan,” pintanya mengingatkan.

Pengawas Pemilu (1) copy

Foto: Ratuan pengawas pemilu 2019, ikut Gathering Pengawas Pemilu di gelar Bawaslu Kabupaten dan Provinsi Jatim (istimewa)

Ia pun merasa bersyukur, pelanggran Alat Peraga Kampanye (APK) di Kabupaten Banyuwangi sudah menurun. Hal itu berarti bahwa efek dari efek dari penertiban alat peraga kampanye itu sudah kelihatan. Dan ia pun juga kembali mengingatkan agar kode etik penyelenggara pemilu untuk dibaca lagi. Agar mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan pengawas pemilu.

“Kode etik ini di atasnya UU No 7 tahun 2017, di atasnya itu semua. Kalau UU No 7 tahun 2017 beserta aturannya seperti PKPU, Perbawaslu, SE dan lain-lain itu adalah petunjuk teknis bagaimana kita bekerja. Tapi kalau kode etik ini pegangan kita, jadi selama kita bekerja itu harus seperti apa, harus bersikap seperti apa,” jelasnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan agar pengawas harus lebih berhati-hati membuat statemen di media sosial. “Kasus di PPL Kediri, ini harus menjadi renungan. Dia di group keluarga, mendukung salah satu paslon gubernur dan wakil gubernur kemarin. Itu di group keluarga, bisa bocor. Dan dia di DKPP dan diberhentikan. Padahal itu di group keluarga. Artinya, group apapun tidak steril kalau pemilihan, jadi harus hati-hati betul,” tegasnya mengingatkan.

Reporter: Hariyadi

Editor: Rony DE

banner 468x60)

#Banyuwangi #Bawaslu #bawaslu jatim #kepolisian #Pemilu 2019

Author: 
    author

    Related Post

    banner 468x60)

    Leave a reply