Urus ijin Hingga Pemberdayaan, Banyuwangi Siapkan Gerai Pelayanan Publik Khusus Nelayan

  • Whatsapp

KABAR RAKYAT – Pemkab Banyuwangi menyiapkan pusat pelayanan publik khusus bagi nelayan di Pelabuhan Pendaratan Ikan Muncar, Banyuwangi. Pusat pelayanan tersebut bakal membantu pengurusan izin nelayan hingga berbagai program pemberdayaan masyarakat pesisir.

“Selama ini banyak masukan terkait proses pengurusan perizinan bagi nelayan. Karena itu, kami akan membuat pusat pelayanan khusus nelayan yang nantinya bisa menjembatani pengurusan perizinan baik dengan Pemprov Jatim maupun kementerian terkait,” kata Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, saat dialog bersama para nelayan di Pelabuhan Pendaratan Ikan Muncar, Selasa (19/1/2021).

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muncar, Supinah. PPP Muncar sendiri merupakan UPT bidang perikanan tangkap, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jatim. Turut hadir, perwakilan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Banyuwangi.

Saat ini, berdasarkan regulasi, proses pengurusan dokumen kapal perikanan bukanlah kewenangan pemerintah daerah. Perizinan terkait surat ukur, sertifikat kelaikan dan pengawakan, PAS (tanda kepemilikan perahu) besar, dan gross akta, berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan.

Sementara perizinan terkait Alat Penangkap Ikan (API) seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) kewenangannya ada di Pemerintah Provinsi Jatim.

Pos terkait


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *