Wagub Emil Soroti Potensi Data Penerima yang Invalid

  • Whatsapp
Wagub Emil Dardak saat Rakor Evaluasi Bansos se-Jatim virtual

Gelar Rakor Evaluasi Bansos se-Jatim

KABAR RAKYAT – Pasca penyaluran bantuan sosial tahap pertama, Wagub Emil Dardak gelar rapat koordinasi melalui videoconference dengan pemerintah daerah se-Jawa Timur beberapa hari lalu.

Rakor yang menghadirkan perwakilan Kemendagri, KPK, BPKP dan Kejaksaan Tinggi tersebut, Wagub Emil membeberkan berbagai permasalahan yang terjadi dalam penyaluran bansos.

Baca: Manjakan Traveler Alam, Destinasi Hutan Burno Lumajang Mulai Bebenah

Mulai dari data penerima yang berpotensi tumpang tindih dan salah sasaran, hingga potensi kerumunan dalam penyaluran bansos, kualitas bantuan pangan, serta penerapan jalur aduan masyarakat untuk mencegah adanya penyimpangan dan pungli.

Emil sapaan lekatnya menyampaikan berdasarkan proses verifikasi sementara ini, terdapat jutaan nomor induk kependudukan (NIK) yang tidak bisa dipadankan atau divalidasi dengan data kependudukan, sehingga kemungkinan NIK tersebut invalid.

“Tanpa NIK yang valid, kita tidak bisa menentukan nomor KK yang valid, sehingga potensi tumpang tindih KK tidak bisa kita identifikasi optimal,” jelasnya.

Baca: Kapolresta Banyuwangi Rayakan Bhayangkara ke-74 di Kampung Bugis

“Bahkan tanpa membenahi NIK yang valid pun, sejauh ini kita sudah temukan ratusan ribu KK yang berpotensi menerima lebih dari satu jenis bansos dari sumber yang sama. Tentu data ini belum final kalau belum kita pastikan ulang dengan masing-masing pemkab dan pemkot”, ujar Emil Dardak ditemui di kediaman Wagub Jatim, di Surabaya, Senin (29/6).

Wagub Emil juga mengajak perwakilan Kemendagri, KPK, Kejaksaan dan BPKP untuk sepakat menerbitkan berita acara Rakor tersebut sebagai dasar agar pemkab dan pemkot se-Jatim bisa segera melakukan verifikasi data invalid dan tumpang tindih penerima bantuan, serta menyampaikan data BLT Dana Desa dan bansos yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota sesegera mungkin.

Sementara itu, saat Rakor, Perwakilan KPK, Kepala Korsupgah Wilayah Jatim dan Nusa Tenggara, Eddy, menyampaikan bahwa kesalahan data memang akan berpotensi ditemukan dalam upaya percepatan penyaluran bansos di tengah kegentingan kondisi ekonomi masyarakat. Namun Eddy berharap masalah data ini bisa segera dibenahi.

Related posts

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *