Wagub Jatim Buka Sosialisasi UU 18 Tahun 2017

  • Whatsapp

Wagub Emil Sampaikan Komitmen Pemprov Jatim Lindungi PMI

KABAR RAKYAT – Pemerintah Prov. Jatim sangat berkomitmen terhadap upaya perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia (PMI) yang tertuang dalam UU No. 18/2017. Komitmen tersebut dibuktikan dengan disosialisasikannya UU tersebut kepada seluruh Kepala Daerah di Jatim. Langkah itu dilakukan sebagai landasan agar para pahlawan devisa negara asal Jatim dapat terlindungi. 

“Ini sebagai bentuk komitmen dari Ibu Gubernur yang mengajak Kepala BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) untuk menyosialisasikan UU No. 18 Tahun 2017 di hadapan Bupati/Walikota se-Jatim,” kata Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak saat membuka Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Sosialisasi UU No. 18 Tahun 2017 dengan Bupati/Walikota Se-Jatim di Ruang Hayam Wuruk Kantor Gubernur Jatim, Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya, Kamis (18/3).

Bacaan Lainnya

Menurut Emil Dardak panggilan akrabnya, sosialisasi UU No. 18/2017 ini dinilai penting dilakukan agar semua elemen masyarakat bisa lebih memahami peran masing-masing dalam memberikan perlindungan bagi PMI. 

“Apalagi dalam pasal 39-42 telah dibagi perannya untuk pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga desa,” ujarnya. 

Lebih lanjut Emil Dardak memaparkan, komitmen Pemprov Jatim terhadap perlindungan PMI dibuktikan dengan dianggarkannya program sertifikasi kompetensi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Prov. Jatim. 

Melalui APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2021, jelas Emil, telah dianggarkan program Bantuan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia sebesar Rp. 7,9 Milyar. 

Fokus sasarannya ditujukan kepada calon pencari kerja yang berminat bekerja ke luar negeri dan calon pekerja migran warga miskin. Kepada kelompok sasaran tersebut, akan dibantu pelatihan di 10 Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemprov Jatim dengan total baru mampu membantu pelatihan sebanyak 851 orang dan bantuan sertifikasi kompetensi kepada 1.500 orang. 

“Komitmen ini juga merupakan bentuk implementasi amanat UU 18 Tahun 2017 terutama pasal 40 tentang peran pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi,” ujar mantan Bupati Trenggalek ini. 

Selain itu, lanjutnya, komitmen Pemprov Jatim dalam meningkatkan perlindungan bagi PMI, yaitu dengan beroperasionalnya 4 Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di Provinsi Jatim, Kab. Tulungagung, Kab. Ponorogo dan Kab. Banyuwangi. Menyusul di Kab Malang, Kab. Pamekasan dan Kab. Blitar.

Pos terkait


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *