Bupati Jember Sidak Pesisir Selatan, Temukan Banyak Tambak Udang Ilegal

KABAR RAKYAT, JEMBER — Bupati Jember, Muhammad Fawait, melakukan peninjauan langsung di kawasan pesisir selatan Jember bersama jajaran TNI Angkatan Laut (TNI AL), Senin (25/5/2026).

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memetakan potensi ekonomi dan pariwisata di sepanjang Jalur Lintas Selatan (JLS), dengan menyasar wilayah Gumukmas hingga Puger.

Pemerintah Kabupaten Jember menargetkan proyek strategis nasional JLS dapat rampung sepenuhnya pada awal 2029.

“Pemerintah pusat telah berhasil kami lobi dan, insyaallah, pengerjaan JLS akan berlanjut pada 2026 dengan estimasi total anggaran mencapai Rp3 triliun hingga rampung pada 2029,” ujar Gus Fawait.

Dalam sidak tersebut, bupati justru menemukan banyak aktivitas tambak udang berskala besar yang berdiri di sepanjang garis pantai selatan Jember. Setelah dilakukan pengecekan awal, mayoritas tambak diketahui belum memiliki izin resmi.

“Banyak sekali tambak yang ada di sepanjang garis pantai ini. Saya cek, rata-rata tidak berizin,” tegasnya.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ironi karena wilayah pesisir Jember memiliki potensi kelautan yang besar, namun masih menjadi salah satu kantong kemiskinan di kabupaten tersebut. (zan)

“Jember memiliki salah satu garis pantai terpanjang di Jawa Timur, tetapi sentra kemiskinan justru banyak berada di wilayah pesisir,” katanya.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember akan segera membentuk tim gabungan bersama Satuan Tugas (Satgas) Pengentasan Kemiskinan dan tim penataan ruang untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan tambak udang ilegal di kawasan pesisir.

Langkah penertiban nantinya akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari wilayah Kencong, Gumukmas, dan Puger hingga pesisir timur Jember. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat terkait penataan kawasan pantai.

“Kami ingin seluruh aktivitas ekonomi di wilayah pantai harus legal dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir. Pemerintah harus hadir lebih kuat untuk membela rakyat di kawasan pantai,” pungkas Gus Fawait.