Tahun 2027 Kemampuan Fiskal Daerah Tertekan, Komisi IV DPRD Banyuwangi Minta Program Pembangunan Infrastruktur Berbasis Skala Prioritas

KABAR RAKYAT, BANYUWANGI - Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo menekankan penyusunan anggaran program kegiatan Pembangunan infrastruktur tahun anggaran 2027 harus mengedepankan atau berbasis skala prioritas,

Hal ini disampaikan usai rapat kerja bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerja dalam rangka pembahasan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2027.

Patemo mengatakan, Kebijakan berbasis skala prioritas diambil guna memastikan dana yang ada difokuskan langsung pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di tengah potensi penurunan kapasitas anggaran di tahun 2027 mendatang.

“ SKPD kita minta untuk menyusun program dan anggaran tahun 2027 lebih rasional, pembangunan infrastruktur harus berbasis skala prioritas agar sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan mendesak masyarakat , “ ucap Patemo, Selasa (14/07/2026)

Politisi PDI Perjuangan asal Kecamatan Bangorejo ini berharap agar anggaran infrastruktur dialokasikan untuk menjaga utilitas vital agar tetap berfungsi dengan baik seperti perbaikan jalan berlubang, saluran air, irigasi pertanian, jembatan dan fasilitas umum lainnya yang bersinggungan langsung dengan mobilitas masyarakat.

“ Kita minta DPU Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman, DPU Pengairan, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup untuk menunda program Pembangunan fisik baru agar keuangan daerah tetap stabil dan terhindar dari deficit, “ ucapnya.

Selanjutnya,Komisi IV juga mendorong Pemda melalui SKPD terkait lebih kreatif mencari sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur seperti penguatan sinergi dengan pemerintah pusat agar bisa mengakses anggaran dari Instruksi Presiden (Inspres) jalan daerah, Pembiayaan alternatif lainnya melalui optimalisasi program tanggung jawab sosial Perusahaan atau CSR, skema Kerjasana Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan memaksimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“ Kalau hanya mengandalkan APBD, Pembangunan infrastruktur akan sangat lama, inovasi pembiayaan ini penting agar Pembangunan bisa lebih cepat dan manfaatnya segera dirasakan Masyarakat, “ ucapnya.

Sekedar diketahui, dalam KUA PPAS APBD Tahun 2027 target pendapatan daerah pada tahun 2027 diproyeksikan sebesar  Rp.2,492 trilyun atau turun 14,22 persen dari APBD tahun 2026 sebesar Rp. 2,905 trilyun.

Sementara Belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp. 2,468 trilyun mengalami penurunan sebesar 15,39 persen dari belanja daerah pada APBD tahun 2026 sebesar Rp. 2,917 trilyun.

“ KUA-PPAS APBD 2027, untuk Belanja Modal diproyeksikan sebesar Rp. 143,3 miliar atau 52,70 persen lebih kecil dibandingkan proyeksi tahun 2026 yakni sebesar Rp.303 miliar sehingga anggaran untuk infrastruktur hanya mendapatkan pagu sebesar Rp, 65 miliar lebih, inipun lebih banyak untuk program rehabilitasi atau perbaikan , “ pungkas Patemo.***