Bupati Trenggalek Minta WFH ASN Buktikan Penghematan Operasional Hingga 20 Persen

TRENGGALEK – Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) resmi diberlakukan pemerintah pusat mulai 1 April 2026. Menyikapi hal tersebut, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menegaskan bahwa implementasi WFH harus berdampak nyata pada efisiensi energi.

Menurut kepala daerah yang akrab disapa Mas Ipin itu, kebijakan WFH tidak boleh sekadar formalitas tanpa hasil yang terukur.

Ia menilai, jika tidak mampu menekan konsumsi energi, maka kebijakan tersebut kehilangan esensi utamanya.

Sebagai bagian dari pemerintah daerah, Pemkab Trenggalek tetap akan menjalankan arahan pemerintah pusat.

Namun, implementasi di daerah harus tetap mengacu pada tujuan utama, yakni penghematan energi di tengah tren kenaikan harga.

“Prinsipnya begini, satu hal yang disampaikan oleh pemerintah pusat terkait WFH ini adalah efisiensi, penghematan konsumsi energi di tengah lonjakan harga-harga energi,” ujar Mas Ipin, Rabu (1/4/2026).

Ia menjelaskan, penerapan WFH seharusnya berdampak langsung pada penurunan belanja operasional pemerintah daerah.

Dalam hitungannya, jika WFH dilakukan satu hari dalam sepekan, maka dalam sebulan terdapat sekitar empat hari kerja yang berpotensi mengurangi beban operasional.

“Kalau satu minggu WFH satu kali, berarti sebulan ada empat kali. Dari 25 hari kerja, itu sekitar 20 persen,” jelasnya.

Mas Ipin pun menegaskan bahwa efisiensi tersebut harus tercermin dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kalau kuncinya efisiensi, buat apa WFH bila struktur APBD-nya tidak berubah,” tegasnya.

Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan simulasi penghematan secara konkret, mulai dari biaya listrik, konsumsi harian, hingga perjalanan dinas.

“Kalau WFH satu hari, seharusnya ada penghematan 20 persen. Nanti saya minta simulasi, apakah benar bisa turun atau tidak,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menginginkan hasil efisiensi tersebut dialihkan untuk kebutuhan strategis daerah, seperti pembangunan infrastruktur, dana darurat, dan program bantuan sosial.

Menurutnya, langkah ini penting untuk mengantisipasi dampak ekonomi akibat kenaikan harga energi.

Meski kebijakan WFH mulai berlaku April, pelaksanaannya di Trenggalek akan disertai komitmen dari setiap perangkat daerah.

“WFH ini kita jalankan, tapi harus ada komitmen bahwa efisiensi benar-benar bisa dibuktikan,” tandasnya.

Terkait teknis, ia menyebutkan pelaksanaan WFH bersifat fleksibel dan tidak harus pada akhir pekan guna menghindari persepsi negatif di masyarakat.

“Tidak harus hari Jumat. Bisa seperti di Jawa Timur yang memilih hari Rabu agar tidak dianggap long weekend,” jelasnya.

Namun demikian, ia menegaskan sektor pelayanan publik seperti fasilitas kesehatan tidak menjadi fokus efisiensi.

“Pelayanan publik seperti puskesmas tetap harus maksimal, tidak bisa dikurangi demi efisiensi,” pungkasnya.

Penulis : Witono Hadi