Himbauan Pemkab Ucapan Karangan Bunga diganti Sembako di Momen Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Rugikan Pelaku UMKM Florist

KABAR RAKYAT - Himbauan Pemkab Banyuwangi kepada semua pihak yang akan memberikan karangan bunga sebagai ucapan selamat pelantikan Bupati dan Wakil Bupati  diganti dan dirupakan dalam bentuk paket sembako dinilai tidak adil oleh pelaku UMKM Floris.

Himbauan pemkab itu telah merugikan banyak pelaku perangkai bunga ucapan selama ini mengandalkan momen – moment tertentu sebagai sumber pendapatan.

Salah satu pemilik usaha florist di Banyuwangi berinisial EF, menyampaikan kekecewaannya terhadap kebijakan tersebut yang dinilai tidak mempertimbangkan dampak ekonomi bagi para pengusaha kecil.

"Ya geli aja sih dengar dan dapat info lucu kayak gini. Ini kan sama aja matikan UMKM florist yang selama ini jadi lahan usaha kita. Yang tadinya banyak mau order sambung silaturahmi melalui karangan bunga dari relasi, rekanan, kolega beliau sendiri untuk order... eh akhirnya di-cancel, ” ujar EF kepada awak media, Rabu (19/02/2025)

” Kita tahu kok masih banyak sesama kita yang lagi membutuhkan, tapi apa harus seperti ini juga langkah yang diambil? Kebijakan yang kurang adil dan nggak populis blas," tambahnya.

Menurut EF, bantuan sosial untuk pengentasan kemiskinan telah dianggarkan oleh Pemerintah pusat melalui beberapa program seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) , Program keluarga Harapan (PKH) melalui Dinas Sosial di daerah. Selain itu, Pemkab banyuwangi juga telah meluncurkan Gerakan Banyuwangi Berbagi.

” Sudah banyak program pengentasan kemiskinan, kenapa harus mengorbankan rejeki pelaku UMKM Florist saat momen pelantikan ini , ” ucapnya

Menurut EF, kebijakan tersebut secara tidak langsung membuat pesanan karangan bunga menurun drastis, padahal banyak pelaku usaha yang menggantungkan hidupnya dari bisnis ini. Ia juga menyayangkan tidak adanya diskusi terlebih dahulu dengan pelaku UMKM sebelum kebijakan ini diumumkan.

"Harusnya kan ada solusi yang lebih baik, jangan langsung mematikan usaha orang. Bisa saja ada kebijakan lain yang tetap memperhatikan masyarakat yang membutuhkan, tapi juga tidak merugikan UMKM. Pemerintah mestinya mengajak kami berdiskusi dulu, mencari solusi yang lebih adil," tambahnya.

Sejumlah pelaku usaha lainnya juga menyampaikan keluhan serupa. Mereka berharap pemerintah daerah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini agar tidak merugikan satu pihak demi keuntungan pihak lain.

Mereka juga mengusulkan agar ada alternatif penghargaan selain karangan bunga yang tetap bisa mendukung keberlangsungan usaha mereka. Polemik ini terus berkembang, dan para pelaku usaha berharap ada respons dari pemerintah daerah untuk mencari jalan tengah yang mengakomodasi kepentingan semua pihak.***