Agar Tepat Sasaran, SPPG Bondowoso Pujer Mangli Kembali Lakukan Validasi Data Penerima MBG
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bondowoso mulai diperketat. Pemerintah melakukan validasi besar-besaran data penerima manfaat, sementara siswa dan warga tanpa NIK maupun NISN terancam tak lagi menerima bantuan pangan bergizi.
BONDOWOSO - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah SPPG Bondowoso Pujer Mangli kini memasuki fase baru. Pemerintah mulai memperketat validasi data penerima manfaat agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak lagi bermasalah secara administrasi.
Langkah tersebut dilakukan menyusul instruksi Badan Gizi Nasional (BGN) kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia untuk melakukan penyisiran ulang data penerima MBG. Di Bondowoso, proses validasi itu disebut telah selesai dilakukan.
Validasi dilakukan menyeluruh terhadap identitas penerima manfaat, baik dari lingkungan sekolah maupun pelayanan Posyandu. Pemerintah kini tak hanya mengejar percepatan distribusi paket MBG, tetapi mulai fokus membangun ketepatan data penerima bantuan.
Asisten Lapangan (Aslap) SPPG Bondowoso Pujer Mangli, Radhitya, menegaskan penerima manfaat yang belum memiliki identitas administrasi resmi untuk sementara tidak bisa menerima paket MBG.
“Kalau di sekolah maupun Posyandu belum memiliki NISN atau NIK, maka belum bisa menerima paket MBG-nya. Sekarang semua disesuaikan dengan validasi data yang sekolah dan Posyandu berikan kepada kami,” ujar Radhitya saat dikonfirmasi.
Menurutnya, sepanjang 2025 program MBG masih berada pada tahap percepatan implementasi nasional sehingga sejumlah persoalan administrasi belum tervalidasi secara maksimal. Kini pemerintah mulai melakukan pembenahan secara bertahap.
Validasi data dinilai menjadi bagian krusial dalam membangun basis data penerima manfaat yang lebih akurat. Pemerintah ingin memastikan program unggulan nasional tersebut tidak lagi dibayangi persoalan data ganda, penerima fiktif, maupun bantuan salah sasaran.
Tak hanya berdampak pada program MBG, validasi identitas administrasi juga disebut berkaitan langsung dengan berbagai layanan publik lainnya. Mulai sektor pendidikan, kesehatan hingga bantuan sosial berbasis data kependudukan.
“Identitas administrasi itu penting untuk masa depan. Tidak hanya dipakai untuk MBG, tapi juga semua sektor pelayanan pemerintah,” kata Radhitya.
Kebijakan itu sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah mulai mendorong masyarakat lebih tertib mengurus administrasi kependudukan sejak dini. Sebab, NIK dan NISN kini menjadi syarat utama mengakses berbagai layanan negara.
Di lapangan, proses validasi data disebut telah rampung dilakukan. Petugas kini memasuki tahap monitoring dan evaluasi terhadap data penerima manfaat di sekolah maupun Posyandu wilayah layanan SPPG Bondowoso Pujer Mangli.
Jumlah penerima manfaat MBG di wilayah tersebut tercatat mencapai ribuan orang. Pada jenjang PAUD dan TK, terdapat 548 siswa dan guru yang menerima program makan bergizi gratis tersebut.
Sementara pada jenjang SD dan MI, jumlah penerima manfaat mencapai 792 siswa dan menjadi angka tertinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya di wilayah layanan SPPG.
Kemudian pada tingkat SMP dan MTs tercatat sebanyak 606 siswa menerima MBG. Sedangkan pada jenjang SMA dan MA terdapat 205 siswa yang masih aktif menerima paket bantuan tersebut.
Tak hanya menyasar pelajar, program MBG juga menjangkau kelompok rentan 3B yakni balita, ibu hamil dan ibu menyusui. Total terdapat 489 porsi yang disalurkan ke 12 titik Posyandu di Desa Mangli dan Desa Maskuning Kulon.
Rinciannya, sebanyak 319 porsi diperuntukkan bagi balita, 44 porsi untuk ibu hamil, dan 126 porsi bagi ibu menyusui. Pemerintah berharap program tersebut mampu menekan angka stunting sekaligus memperkuat kualitas gizi masyarakat di wilayah Kecamatan Pujer, Bondowoso.
What's Your Reaction?