Anak Wabup Jember Dukung Penuh Pengerahan ASN Verval Data Warga, Pemkab Bidik Penurunan Kemiskinan

KABAR RAKYAT, JEMBER — Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember mengerahkan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan verifikasi dan validasi (verval) data warga mendapat dukungan dari DPRD Jember. Dukungan tersebut disampaikan Anggota Komisi A Fraksi Gerindra, Edo Rahmanta, yang juga merupakan putra Wakil Bupati Jember, Djoko Susanto.

Edo menilai langkah Bupati Jember, Muhammad Fawait, menugasi ASN turun langsung ke lapangan merupakan strategi tepat untuk memperbarui data kesejahteraan sosial, khususnya kelompok masyarakat Desil 1 hingga 3.

“Kami sepakat dengan pelibatan ASN dalam verval data agar lebih akurat. Selain itu, ASN juga bisa mengetahui kondisi riil masyarakat hingga ke pelosok desa,” ujarnya.

Menurutnya, selama ini masih terdapat persoalan dalam pendataan di tingkat bawah yang dinilai belum merata dan cenderung tidak objektif. Ia mengaku menerima laporan masyarakat terkait adanya penilaian yang terkesan tebang pilih.

“Kami mendengar ada penilaian yang belum merata. Harapannya, dengan melibatkan ASN, hal tersebut tidak terjadi lagi,” katanya.

Meski mendukung, Edo mengingatkan agar pelaksanaan verval tetap memperhatikan jam kerja ASN dan tidak mengganggu tugas utama sebagai pelayan publik. Ia juga meminta adanya perhatian dari pemerintah daerah terkait beban kerja tambahan yang diemban ASN.

“Perlu ada sinkronisasi dengan dinas terkait karena ini bukan tugas utama ASN, apalagi jika dilakukan di luar jam kerja,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan bahwa langkah pengerahan ASN merupakan bagian dari upaya serius menekan angka kemiskinan yang masih tinggi di Kabupaten Jember.

“Tujuan berbangsa dan bernegara adalah kesejahteraan masyarakat. Namun, realitanya angka kemiskinan di Jember masih berdampak pada berbagai sektor, mulai dari kesehatan hingga sosial,” ujarnya dalam siaran langsung “Wadul Gus’e”, Minggu (19/4/2026).

Fawait mengungkapkan, dampak kemiskinan terlihat dari tingginya angka stunting, kematian ibu dan bayi, hingga meningkatnya tindak kriminalitas. Bahkan, mayoritas warga binaan di Lapas Jember disebut berasal dari latar belakang ekonomi lemah.

Ia menilai salah satu akar persoalan yang menghambat efektivitas program pengentasan kemiskinan adalah ketidakakuratan data penerima bantuan sosial.

“Ada rumah bagus masih menerima bantuan, bahkan ada yang sudah meninggal masih tercatat. Ini membuat bantuan tidak tepat sasaran,” ungkapnya.

Sebagai solusi, Pemkab Jember mengadopsi praktik baik dari Kota Surabaya dengan memperbaiki basis data melalui pelibatan ASN. Setiap ASN ditugasi memverifikasi sekitar tiga hingga lima kepala keluarga (KK) agar pendataan lebih detail dan akurat.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jember, Dedi Irawan, menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi ASN sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.

“ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat persatuan bangsa. Keterlibatan dalam verval data kemiskinan merupakan implementasi dari fungsi tersebut,” jelasnya.

Dari total sekitar 97.061 KK yang harus diverifikasi, pembagian tugas disesuaikan dengan jumlah ASN yang mencapai sekitar 22 ribu orang, sehingga beban kerja tiap ASN relatif ringan.

Fawait menambahkan, keterlibatan langsung ASN di lapangan juga menjadi sarana membangun empati terhadap masyarakat.

“ASN harus hadir di tengah masyarakat, masuk ke gang-gang kecil, agar memiliki kepekaan sosial,” pungkasnya.

Melalui kebijakan ini, Pemkab Jember berharap pembenahan data menjadi pintu masuk untuk menekan angka kemiskinan sekaligus memastikan program bantuan sosial lebih tepat sasaran. (zan)