Audensi Bersama Forum PPG Prajabatan, Komisi IV DPRD Banyuwangi Dorong Pemkab Usulkan Formasi Guru ke Kemenpan RB
Komisi IV DPRD Banyuwangi meminta Dinas Pendidikan maupun Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) untuk lebih aktif dalam mendata kebutuhan tenaga pendidik menyusul adanya ratusan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan yang belum mendapatkan kesempatan dan penempatan mengajar di Kabupaten Banyuwangi
KABAR RAKYAT, BANYUWANGI - Komisi IV DPRD Banyuwangi meminta Dinas Pendidikan maupun Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) untuk lebih aktif dalam mendata kebutuhan tenaga pendidik.
Hal ini menyusul adanya ratusan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan yang belum mendapatkan kesempatan dan penempatan mengajar di Kabupaten Banyuwangi.
” Dalam audensi alumni PPG berharap ada solusi dari pemerintah daerah agar lulusan program PPG prajabatan diakui dan diberi kesempatan yang lebih luas untuk masuk ke sistem penerimaan guru, ” ucap Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo saat dikonfirmasi usai menerima audensi forum PPG, Senin (29/09/2025).
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, ketersediaan formasi guru di Banyuwangi memang seringkali belum sebanding dengan jumlah pendaftar yang ada, baik untuk seleksi PPPK maupun CPNS, sehingga banyak calon pelamar khususnya dari alumni PPG merasa harapan mereka belum terpenuhi.
” Kekurangan formasi guru ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan kuota yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah, ’ ungkap Patemo.
Pada penerimaan PPPK tahun 2024 lalu, Pemerintah kabupaten Banyuwangi hanya mendapatkan kuota 614 formasi yang terdiri dari PPPK tenaga teknis, yakni sebanyak 450 formasi. Disusul tenaga kesehatan sebanyak 112 formasi dan tenaga guru 52 formasi.
” Di Banyuwangi ini ada 308 alumni PPG Prajabatan, 158 diantaranya ada yang sudah mengajar , ” ungkapnya.
Selain itu, alumni PPG Prajabatan ini juga berharap pemerintah pusat untuk memberdayakan atau memudahkan administrasi untuk alumni PPG Prajabatan mengisi kekosongan guru di sekolah yang ada di daerahnya. Diantaranya dengan masuk Dapodik, pengajuan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), dan penerbitan Nomor Registrasi Guru (NRG).
“Mereka juga mohon untuk dapat mengisi jabatan guru-guru yang kosong di sekolah-sekolah negeri bisa diprioritaskan dari guru yang sudah memiliki sertifikat pendidikan atau alumni PPG Prajabatan,” ucapnya.
Patemo berharap kepada Dinas Pendidikan dan BKPP untuk kembali mengusulkan formasi guru kepada Kemenpan RB maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar ada kesempatan bagi alumni PPG Prajabatan untuk berontribusi meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Banyuwangi.***
What's Your Reaction?
