SPSI Desak Pemda Aceh Singkil Aktifkan LKS dan Lindungi Buruh

ACEH SINGKIL- Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Kabupaten Aceh Singkil berubah menjadi panggung kritik terbuka terhadap pemerintah daerah. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) menggelar aksi unjuk rasa damai di halaman Kantor Bupati di Pulosarok, Senin (4/5/2026), dengan membawa sederet tuntutan yang menyoroti lemahnya perlindungan buruh.

Puluhan buruh yang didominasi pekerja sektor perkebunan kelapa sawit datang sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka menggunakan sepeda motor dan mobil bak terbuka, sambil membawa pengeras suara untuk menyuarakan aspirasi yang selama ini dinilai tak kunjung ditindaklanjuti.

Aksi tersebut dipimpin Ketua SPSI Syafi’i Bancin bersama Sekretaris Raja Mauli. Demonstrasi berlangsung tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian. Massa kemudian dipersilakan masuk ke halaman kantor bupati untuk menyampaikan orasi secara langsung.

Sorotan tajam disampaikan perwakilan buruh, Sudarto, yang mempertanyakan keberadaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit di Aceh Singkil. Ia menilai lembaga tersebut tidak berfungsi dan justru kehilangan arah. “Masalah kantor LKS Tripartit, tahun lalu katanya ada. Namun, saat kami cek, justru digunakan pihak lain. Sekitar 20 ribu buruh terkena dampaknya,” tegas Sudarto.

Selain itu, massa aksi mengajukan tujuh tuntutan utama. Mereka mendesak pemerintah daerah segera mengaktifkan kembali LKS Tripartit, membentuk Dewan Pengupahan dan UMK, serta menghadirkan Satgas PHK. Tuntutan lain mencakup penguatan hukum pidana ketenagakerjaan hingga dorongan riset akademik terkait isu tersebut.

Menanggapi aksi tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Aceh Singkil, Edy Widodo, menemui langsung massa aksi. Ia menyatakan pemerintah akan merespons tuntutan buruh, meski mengakui pimpinan daerah sedang menjalankan agenda lain. “Kami akan merespons secepatnya,” ujar Edy di hadapan massa.

Edy juga menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja untuk segera menelusuri persoalan keberadaan kantor LKS Tripartit yang menjadi polemik. Langkah ini dinilai penting untuk menjawab keresahan buruh yang merasa diabaikan.

Aksi ini sendiri merupakan bagian dari peringatan May Day 2026 yang pelaksanaannya diundur dari 1 Mei karena bertepatan dengan hari libur pemerintahan. Meski begitu, substansi tuntutan tetap mengarah pada isu klasik: kesejahteraan dan perlindungan buruh yang belum terpenuhi.

Di akhir aksi, massa menegaskan harapan mereka agar pemerintah tidak sekadar mendengar, tetapi juga bertindak nyata. “Kami menyampaikan suara agar pemerintah mendengarkan aspirasi kami. Kami merindukan kesejahteraan,” seru para buruh.