Besaran Siltap Turun Drastis, Banyak Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi Undur Diri
Kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat nampak mulai berimbas di daerah. Banyak perangkat desa di Kabupaten Banyuwangi mengundurkan diri dan beralih profesi dampak dari turunnya penghasilan tetap (Siltap) yang mereka terima.
KABAR RAKYAT, BANYUWANGI - Kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat nampak mulai berimbas di daerah. Banyak perangkat desa di Kabupaten Banyuwangi mengundurkan diri dan beralih profesi dampak dari turunnya penghasilan tetap (Siltap) yang mereka terima.
Hal ini disampaikan Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Banyuwangi, Jay A Mansur usai melakukan audensi dengan pimpinan DPRD setempat, Senin (19/01/2026).
Jay A Mansur mengatakan,kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat sangat berdampak terhadap penghasilan tetep perangkat desa di Kabupaten Banyuwangi, nilai Siltap yang mereka terima berada di bawah upah minimun kabupaten (UMK) yang telah ditetapkan pemerintah.
” Kebijakan efisiensi anggaran sangat berdampak sekali terhadap Siltap perangkat desa, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari sehingga banyak perangkat desa yang mengundurkan diri , ” ucapnya saat dikonfirmasi awak media.
Pria yang sehari-hari menjabat Sekretaris Desa Pendarungan Kecamatan Kabat ini menyampaikan, melalui audensi dengan pimpinan DPRD ini, pihaknya bersama seluruh pengurus PPDI dapat mengadukan kondisi tersebut dengan harapan ada solusi terbaik bagi perangkat desa.
” Sebenarnya keinginan kami dapat berdialog dengan Bupati Banyuwangi, namun kita awali dengan pimpinan dewan dan yang terpenting masyarakat mengetahui apa yang kami lakukan dan perjuangkan , ” ucapnya.
Sementara Asisten Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. M, Yanuarto Bramuda mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah merespon apa yang menjadi keluhan para perangkat desa. Bahkan Bupati Banyuwangi telah mengalokasikan tambahan anggaran melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp. 15 miliar.
” Namun tambahan anggaran itu tidak mudah karena berapapun tambahan anggaran jika komposisi masih 30-70 persen karena yang 30 persen ini termasuk Siltap sehingga kami di eksekutif masih kita godok formula yang tepat untuk mengatasi hal ini , ” ucapnya.
Bramuda menambahkan, eksekutif akan segera menggodok formula dan mekanisme tertentu agar tambahan anggaran sebesar Rp. 15 miliar itu bisa mendorong peningkatan kinerja perangkat desa. ” Eksekutif akan mendorong peningkatan kinerja sebagai apresiasi dan reward untuk perangkat desa , ” pungkasnya.***
What's Your Reaction?
