Fatmawati Jabat Wakil Ketua DPRD Jember, Gus Fawait: Perkuat Representasi Perempuan

KABAR RAKYAT, JEMBER — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember menggelar rapat paripurna dengan agenda pengucapan sumpah/janji Pengganti Antar Waktu (PAW) pimpinan DPRD sisa masa jabatan 2024–2029, Jumat (10/4/2026).

Rapat tersebut dihadiri Bupati Jember Muhammad Fawait, Wakil Bupati Djoko Susanto, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam forum resmi itu, Fatwawati dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember, menggantikan Dedy Dwi Setiawan. Pelantikan dilakukan berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem terkait penyesuaian posisi pimpinan legislatif di daerah.

Prosesi pengambilan sumpah dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Jember dan disaksikan pimpinan serta anggota DPRD.

Bupati Jember Muhammad Fawait menyampaikan apresiasi atas pelantikan tersebut. Ia menilai kehadiran perempuan di jajaran pimpinan DPRD menjadi langkah penting dalam memperkuat representasi sekaligus mendorong kualitas kepemimpinan daerah yang lebih inklusif.

“Selamat kepada Ibu Fatwawati. Semoga kehadiran beliau sebagai pimpinan perempuan di legislatif dapat memperkuat sinergi dengan eksekutif, sehingga kerja-kerja pembangunan bisa semakin optimal untuk mewujudkan Jember Baru, Jember Maju,” ujarnya.

Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi keterwakilan perempuan di parlemen daerah—bukan sekadar pengisian jabatan, tetapi juga simbol terbukanya ruang kepemimpinan yang lebih setara.

Usai dilantik, Fatwawati menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah sekaligus mendorong perempuan agar berani mengambil peran di ruang-ruang strategis.

“Sebagai perempuan, saya berharap ini bisa menjadi inspirasi, khususnya bagi perempuan di Jember, bahwa kita juga mampu berada di posisi pengambil keputusan,” katanya.

Dengan dilantiknya Fatwawati, komposisi pimpinan DPRD Jember kembali lengkap. DPRD juga menyampaikan apresiasi atas pengabdian Dedy Dwi Setiawan selama menjabat, sebelum diberhentikan menyusul proses hukum terkait dugaan korupsi kegiatan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Sosraperda).