Pendekar Bertarung di Jalanan, Pengamat Pendidikan: Pemerintah Kurang Memberikan Ruang dan Kesempatan

JEMBER - Pengamat pendidikan Kabupaten Jember Ali Wafi berpendapat, salah satu penyebab banyaknya oknum pesilat bertarung di jalanan karena kurang adanya ruang untuk para pendekar.

Menurut Wafi, pemerintah masih terkesan setengah hati melibatkan para pesilat untuk menyalurkan prestasi, seni dan kesempatan.

"Pemerintah kurang memberikan ruang kepada pesilat. Makanya, kami usulkan pemerintah harus merangkul dan memberdayakan pendekar, lewat ekstrakurikuler," katanya, Sabtu (08/03/2025).

Momentum tahunan pekan olahraga dan kejuaraan, itu tidak cukup untuk menjadi peluang bagi para pendekar.

Wafi berpendapat, kehadiran para pendekar di dunia pendidikan merupakan salah satu solusi mengingat pencak silat adalah simbol budaya yang saat ini paling digandrungi anak muda.

"Seni bela diri itu, memang harus tetap lestari. Jangan sampai, warisan leluhur ini hilang. Ini adalah simbol kebanggaan Indonesia," Katanya.

Dosen salah satu kampus ternama di Jawa Timur ini melihat, jumlah perguruan di Kabupaten Jember sangat banyak dan sangat potensi jika diberdayakan.

"Kami akui, mereka adalah salah satu pendidikan non formal yang ikut membentuk karakter anak. Bagaimana disiplin, jujur, bertanggungjawab. Pemerintah harus melek itu," sambungnya.

Dirinya yakin, era kepemimpinan Gus Fawait - Joko, pencak silat yang ada di Kabupaten Jember akan diberdayakan dan didukung.

"Apalagi Gus Fawait. Dia adalah orang pesantren. Karena pencak silat adalah bagian komponen penting dari pesantren," tuturnya.

Selama ini, dikatakan Wafi, Jember merupakan zona rawan yang perlu diantisipasi dan diwaspadai terjadinya kesalahpahaman.

"Masih banyak jejak digital. Jember ini, menurut kami sudah layak disebut kota pendekar setelah Madiun dan Ngawi. Karena jumlah anggota silat sangat banyak. Pemerintah segera rangkul IPSI," sarannya.

Yang lebih penting lagi, kata Wafi, pemerintah harus berani mengeluarkan anggaran untuk mendukung program ekstrakurikuler itu.

"Pemerintah lebih cerdas dan paling memilki kewenangan kalau urusan anggaran. Atau buatkan regulasi, agar sekolah bisa memikirkan," tutupnya.