KABAR RAKYAT, BANYUWANGI - DPRD Kabupaten Banyuwangi akan terus mengawal pembangunan infrastruktur agar tepat sasaran, berkualitas, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Pembangunan tidak lagi hanya diukur dari capaian fisik, tetapi juga dari dampak langsung yang dirasakan warga.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ruliono, SH saat dikonfirmasi Kabar Rakyat.id pada Rabu (03/06/2026).
Politisi Partai Golkar asal Kecamatan Glenmore ini menekankan pentingnya pembangunan berbasis outcome, sehingga setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
“Yang terpenting bukan hanya capaian fisik, tetapi bagaimana masyarakat merasakan langsung manfaat pembangunan tersebut,” ujarnya.
DPRD juga mendorong transparansi data pembangunan secara rinci, mulai dari lokasi pekerjaan hingga bentuk penanganan yang dilakukan, guna memastikan efektivitas penggunaan anggaran. Pada 2026, anggaran pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banyuwangi mencapai Rp. 211 miliar dari total belanja daerah sebesar Rp. 2,917 triliun.
Ia menegaskan kualitas pembangunan harus menjadi perhatian utama agar hasil pembangunan tidak cepat rusak dan dapat dinikmati masyarakat dalam jangka panjang.
” Kualitas material dan teknik pengerjaan yang tepat menjadi aspek penting guna memastikan infrastruktur jalan jembatan maupun gedung dapat digunakan dalam jangka panjang, ” tegasnya.
Sekedar diketahui pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2026 berfokus pada penguatan ekonomi inklusif,konektivitas wilayah, ketahanan pangan dan pengembangan wisata.
Program infrastruktur yang menjadi prioritas di antaranya pembangunan 518 ruas jalan se Banyuwangi. Selain infrastruktur jalan, peningkatan infrastruktur kesehatan juga akan dilakukan. Seperti peningkatan fasilitas kesehatan di dua Rumah Sakit Daerah, yakni RSUD Blambangan dan RSUD Genteng.
Pembangunan infrastruktur lainnya yang menjadi prioritas daerah yakni penyelesaian jalan lintas timur (JLT) dan jalan lintas selatan (Pansela). perbaikan 10 ribu rumah tidak layak huni dan pemasangan 30 ribu titik lampu penerangan jalan umum (LPJU) pada ruas jalan daerah.***
