Raperda Pendidikan dan Kebangsaan Disepakati, Pemkab Jember Fokus Tata Ulang Sistem PAD

JEMBER- Semua fraksi di DPRD Kabupaten Jember menyatakan dukungan terhadap pandangan Bupati Jember Muhammad Fawait, terkait dua Raperda inisiatif DPRD yang mengangkat tema wawasan kebangsaan dan pendidikan.

Pernyataan itu mengemuka dalam Rapat Paripurna III yang digelar di Gedung DPRD Jember, Selasa (24/6/2025).

Bupati Fawait mengapresiasi penuh dukungan tersebut. Dia menilai, kesepakatan lintas fraksi ini menjadi penanda kuatnya sinergi antara eksekutif dan legislatif yang sangat diperlukan untuk mendorong pembangunan daerah.

“Alhamdulillah semua fraksi satu suara bahwa dua Raperda terkait masalah wawasan kebangsaan dan pendidikan,” ujarnya, Selasa (24/6/2025).

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat penting agar proses pembangunan dapat berlangsung lebih cepat dan terarah.

“Yang kita butuhkan hari ini bukan sekadar pembangunan, tapi pembangunan yang cepat,” tegasnya.

Fawait menambahkan, berbagai catatan dan saran dari anggota dewan dalam forum paripurna akan ditindaklanjuti segera. Salah satu hal yang menjadi fokus utama ke depan adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Usai paripurna kemarin, kami langsung berkumpul di Pendopo bersama Sekda dan OPD terkait, membahas agar pendapatan 2026 tidak meleset,” ungkapnya.

Dia menyadari bahwa tahun 2025 merupakan masa transisi karena dirinya mulai menjabat di pertengahan tahun. Namun untuk 2026, dia menargetkan agar semua sistem bisa lebih rapi.

“Kalau 2025 tentu (PAD tidak bisa tercapai 100 persen, red), karena kami masuk di pertengahan. Tapi di 2026, tidak boleh ada yang meleset lagi,” jelasnya.

Bupati yang dikenal dekat dengan kalangan muda dan pesantren itu juga menyoroti pentingnya kerja sama lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Ia menekankan bahwa pengentasan kemiskinan dan optimalisasi PAD tidak bisa dikerjakan oleh satu instansi saja.

“Semua OPD harus bersinergi untuk mewujudkan PAD. Sepuluh tahun terakhir kita belum berhasil menurunkan angka kemiskinan di bawah 200 ribu. Ke depan, tidak boleh ada lagi ego sektoral,” kata Fawait.

Dia mencontohkan, peningkatan PAD tak hanya menjadi tanggung jawab Bapenda, tapi juga dinas lain seperti perizinan dan tata ruang. Begitu pula penanganan kemiskinan, yang selama ini cenderung dibebankan ke desa atau Dinsos tanpa keterlibatan OPD lain.

“PAD bukan cuma tugas Bapenda. Perizinan juga harus jalan seiring. Begitu juga soal kemiskinan, tidak bisa hanya Dinsos. Harus melibatkan Cipta Karya, PU Bina Marga, Dinas Pendidikan, dinas UMKM, dan lainnya,” terangnya.

Dia menegaskan komitmennya untuk mengubah pola kerja birokrasi yang berjalan sendiri-sendiri menjadi lebih kolaboratif.

“Kami ingin seluruh OPD bergerak bersama untuk menyelesaikan isu dan mencapai target program-program strategis daerah,” pungkasnya.